Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri BUMN, Erick Thohir berkomitmen menguatkan hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) untuk membuat kesempatan ekonomi baru bagi Indonesia. Melalui hilirisasi Indonesia tidak lagi diproyeksikan menjadi negara pengekspor bahan mentah namun barang yang memiliki nilai tambah sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi.
"Kita harus kembali ke pondasi kita, SDA kita harus dihilirisasi di kita. Jadi ada opportunity (kesempatan) baru," tutur Erick di acara Seminar Grand Desgn Menuju Indonesia Emas 2045, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Minggu (9/1).
Mantan Presiden Inter Milan ini kemudian mengatakan saat ini saatnya Indonesia melakukan hilirisasi SDA. Ia tidak ingin Indonesia terus menerus mengekspor bahan mentah kepada negara-negara lain. "Jangan setengah jadi atau bahkan belum jadi, dikirim ke luar terus diolah dan dikirim ke kita lagi," kata dia.
Erick yang juga Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini kemudian memberikan contoh produk hilirisasi di Kementerian BUMN. Di antaranya adalah batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), methanol dan batrai listrik.
Sebagaimana diketahui DME merupakan produksi turunan dari batu bara melalui proses gasifikasi. DME menjadi energi alternatif pengganti LPG. DME memiliki nilai tambah langsung bagi makro ekonomi Indonesia. Proyek ini dapat mendukung neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, hingga menghemat cadangan devisa.
Penghematan cadangan devisa diperkirakan mencapai Rp9.7 triliun. Proyek gasifikasi batu bara yang ditopang oleh Bukit Asam, Pertamina dan Air Product ini akan memastikan ketahanan energi nasional dan juga menjadi motor penggerak industri energi agar mampu beroperasi optimal.
Sedangkan untuk batrai listrik, Erick mendirikan holding Indonesia Battery Corporation (IBC) dari gabungan penggabungan empat BUMN yaitu PLN, Pertamina, Mind Id Group dan Antam pada bulan Maret 2021 lalu. Pembentukan IBC merupakan strategi pemerintah guna memaksimalkan potensi sumber daya mineral agar bisa dimanfaatkan di dalam negeri untuk mengelola industri baterai terintegrasi hulu hingga hilir.
Mulai dari pertambangan, smelter, hingga pabrik produksi katoda, precursor, battery cell dan battery pack. IBC ditargetkan memiliki kapasitas produksi baterai hingga 140 Gigawatt hour (GWh) pada tahun 2030 yang mana 50 GWh diantaranya akan diekspor sedangkan sisanya untuk menunjang industry electronic vehicle (EV) dalam negeri. Untuk produksi tahap pertama, IBC diketahui menargetikan untuk memproduksi 10 hingga 30 GWh. Pemroduksian baterai ini menggunakan 70 persen bijih nikel hasil alam Indonesia.
“Gas bisa dijadikan batu bara. Batu bara digasifikasi jadi DME untuk mengganti LPG. Jadi bukan batu baranya saja dijadikan pembangkit. Batu bara juga bisa dijadikan DME, methanol dan nikel bisa dijadikan batrai listrik. Supaya apa? kita membuat ekosistem,” pungkas Erick. (OL-12)
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved