Pendaftaran Kartu Prakerja Ditutup Sementara, Dibuka Lagi Tahun Depan 

PENDAFTARAN program Kartu Prakerja ditutup sementara mulai Rabu (15/12) pukul 23.00 WIB. Program tersebut akan kembali dijalankan pada 2022 setelah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja. 

"Malam ini pukul 23.59 WIB pendaftaran peserta baru akan ditutup untuk sementara, dan saya mengucapkan sampai jumpa di program Kartu Prakerja 2022," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/2). 

Dia menuturkan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp11 triliun dengan kuota peserta berkisar 3-4,5 juta orang. Rencananya, keputusan pembukaan gelombang 23 akan ditetapkan dalam rapat komite dan diumumkan setidaknya pada awal Februari 2022. 

Airlangga bilang, program Kartu Prakerja akan berjalan dengan skema semi bansos seperti saat ini pada semester I 2022. Dalam skema semi bansos, tiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan dana Rp3,55 juta, di mana Rp1 juta untuk pelatihan, Rp2,4 juta merupakan insentif yang diberikan bertahap sebanyak 4 kali, dan Rp150 merupakan uang yang bisa diperoleh setelah mengisi kuesioner pelatihan sebanyak tiga kali. 

Skema tersebut direncanakan berubah pada semester II 2022. Nantinya, pelaksanaan Kartu Prakerja akan dilakukan secara hibrida, dalam jaringan (daring) dan tatap muka. Dus, skema awal program tersebut akan digunakan, yakni untuk meningkatkan kualitas dan kapabiltas peserta alih-alih mengedepankan insentif yang bersifat bansos. 

Airlangga berharap, penerapan dua skema di 2022 itu dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya, program tersebut menjadi andalan pemerintah dalam agenda pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, program Kartu Prakerja juga dinilai layak menjadi contoh bagi program serupa. 

"Ini bisa menjadi contoh di dalam Presidensi Indonesia di G20, di mana program ini bisa direplikasi oleh emerging countries dan negara berkembang lainnya," ujarnya. 

Adapun sejak digulirkan pada April 2020, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 11,4 juta peserta dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Di 2020 program tersebut memiliki 5.509.055 peserta dan di 2021 sebanyak 5.931.574 peserta. 

Anggaran yang digelontorkan pada 2020 mencapai Rp13,36 triliun, dan di 2021 sebesar Rp13,6 triliun. Dus sejak digulirkan, program Kartu Prakerja telah menelan anggaran senilai Rp26,96 triliun. 

Baca juga : Dirut Ajak Serikat Pekeraja PLN Sinergi Bangun PLN yang Kokoh

Dalam pelaksanannya, program itu menggandeng 181 lembaga pelatihan, 5 mitra pembayaran, 7 platform digital, 3 job portal, dan 8 institusi pendidikan. Sementara BPKP, BPK, dan KPK turut dilibatkan untuk mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. 

Airlangga menambahkan, untuk menunjang pelaksanaan program Kartu Prakerja, pemerintah telah membangun ekosistem secara sinergi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 

"Ekosistem ini untuk membuat hubungan yang kuat antara supply dan demand, seperti penyediaan pelatihan berkualitas dan informasi lowongan kerja, sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri bagi program Kartu Prakerja," jelasnya. 

Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja dijalankan pemerintah untuk mempersiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Itu berarti, pemerintah menyiapkan supply dalam pasar ketenagakerjaan. Airlangga berharap, industri dapat menyerap alumni Kartu Prakerja agar tingkat pengangguran di Indonesia dapat berkurang. 

Terlebih saat ini perekonomian nasional sudah mulai pulih dan kembali ke level prapandemi. Bila estimasi pertumbuhan ekonomi 3,7%-4% di 2021 dan 5,2% tercapai, mestinya ada penyerapan tenaga kerja yang masif dari pemberi kerja. 

"Kita berharap dengan pertumbuhan ekonomi full year di kisaran 3,7-4,% dan tahun depan 5,2%. Kita tahu setiap pertumbuhan 1% itu mengabsorsi tenaga kerja sebanyak 500 ribu, ini secara agregat. Ke depan, Kartu Prakerja akan mempersiapkan bagaimana mengelola demand side, sehingga demand side ini bisa tercipta," terang Airlangga. 

Terpisah, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, rencana pemerintah untuk mengembalikan program Kartu Prakerja ke skema awal memang diperlukan. Pasalnya, salah satu persoalan ketenagakerjaan berada pada kesesuaian kebutuhan pasar dan angkatan kerja yang tersedia. 

"Masalah missmatch tenaga kerja menjadi salah satu masalah ketenagakerjaan di dalam negeri. Masalah ini salah satunya karena skill tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jobdesk pekerjaan. Kartu Prakerja juga bisa menjadi semacam bentuk revitalisasi dari balai latihan kerja yang kondisinya tidak begitu bagus," tuturnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/12). 

Yusuf berpendapat, upaya itu akan lebih komplit bila pemerintah turut berupaya membuka dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Hal itu ditujukan agar lulusan Kartu Prakerja dapat langsung mendapatkan pekerjaan. (OL-7)