Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GARUDA Indonesia (GIAA) memiliki utang ke lessor atau penyewa pesawat sebesar US$6,3 miliar atau sekitar Rp89,8 triliun. Maskapai itu pun menyiapkan tiga proposal rencana bisnis atau business plan untuk menyelesaikan hal tersebut.
Pertama, melakukan penghapusan atau pemotongan (haircut) utang dari lessor, yang mana meskipun diterima tapi bisa tidak selesai. Kedua ialah, menunda pembayaran pungutan biaya hak penggunaan (BPH) dari lessor.
"Kalau satu atau dua tahun masa recovery pandemi, kita ajukan BPH, kita bayar kalau kita pakai (pesawat)," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).
Opsi rencana bisnis berikutnya ialah ketika BPH selesai, Garuda menawarkan proposal sewa pesawat based on market price.
"Kalau ini tidak terima (oleh lessor) silakan, cari jalan lain. Jadi, ini business plan kita ke depan dengan jumlah pesawat yang lebih kecil," tambahnya.
Baca juga : Negatif Ekuitas Garuda Cetak Rekor, Kementerian BUMN : Secara Teknis Bangkrut
Irfan pun mengakui, Garuda memiliki 800 kreditur yang tengah dihadapi soal persoalan utang. Pihaknya pun lebih memilih penyelesaian lewat in court atau jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Dari 800 kreditur yang akan kita hadapi, yang paling sulit adalah lessor. Proses lessor ini adalah membeli pesawat, ada sale and leaseback, kita beli pesawat lalu jual ke leasing company," tutur Irfan.
Garuda pun menyatakan, sudah bernegosiasi dengan para lessor, namun beberapa masih belum menemui kesepakatan dengan penurunan biaya sewa pesawat.
“Tahun lalu dengan asumsi pandemi bisa cepat selesai, ada opsi penurunan biaya dari seluruh lessor lebih dari 200 juta per tahun, tapi tak bisa eksekusi karena jumlah trafik penumpang yang tidak sampai," tutup Irfan. (OL-7)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kerja sama ini akan menjadikan Garuda Indonesia sebagai official carrier yang mendukung aksesibilitas transportasi udara menuju Nusantara.
AirAsia dan Garuda minta penetapan tarif batas atas dan bawah dikaji ulang
Penerbangan Garuda Indonesia yang memulangkan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 31 Embarkasi Makassar (UPG 31) dari Tanah Suci mengalami penundaan alias delay hingga 39 jam.
Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jemaah haji di tahun mendatang.
Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia memastikan siap mengirimkan pesawat pengganti menyusul peristiwa Return to Base (RTB) pada penerbangan GA-6239 rute Solo-Jeddah
JEMAAH haji kloter 5 dari Debarkasi Makassar tiba dari Arab Saudi Kamis (27/6), menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 1204.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved