NasDem Desak DPR Bentuk Pansus Garuda Indonesia

ANGGOTA Komisi XI DPR Fraksi Partai NasDem Fauzi H Amro meminta agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai serta membahas masalah yang dihadapi maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

"Dengan kondisi Garuda seperti ini, kita usulkan dibuat Pansus untuk mengurai dan mengetahui masalah dari hulu hingga hilir maskapai plat merah itu," kata Fauzi, Selasa (9/11).

Menurut Fauzi, publik sejauh ini telah mengetahui perihal opsi pailit yang ditawarkan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Berdasarkan catatan pemegang saham langkah tersebut ditempuh jika upaya merestrukturisasi utang Garuda sebesar Rp100 triliun lebih terhadap kreditur dan lessor menemui jalan buntu.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menawarkan bahkan tengah menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) untuk menggantikan rute penerbangan domestik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

"Menurut saya, semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng untuk membicarakan masalah Garuda ini dari hulu ke hilir. Kita perlu mengurai secara utuh. Karenanya saya mengusulkan perlunya dibentuk Pansus Garuda, termasuk mendiskusikan dan mengevaluasi opsi yang ditawarkan Kementerian  BUMN atau mungkin ada opsi lain yang lebih baik guna menyelamatkan Garuda," paparnya.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik Terkerek Pertumbuhan Ekonomi Global

Keberadaan Garuda Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani penerbangan lintas pulau Nusantara bahkan mancanegara. Pemerintah harus berupaya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan Garuda dan jangan sampai bernasib sama dengan Merpati.

Dia mengingatkan pesan almarhum Presiden ketiga Habibie terkait pentingnya membangun dan mengembangan maskapai penerbangan yang bagus, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah transportasi lintas pulau Nusantara dan juga untuk penerbangan mancanegara seperti angkutan jamaah haji dan umroh.

“Salah satu masalah yang kita hadapi sebagai negara kepulauan adalah layanan transportasi."

Dia menambahkan opsi mengganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air kurang tepat. Mengingat brand Garuda lebih baik dibandingkan Pelita termasuk layanan Garuda yang selama ini sudah juga cukup bagus, terbukti dengan banyaknya Garuda meraih penghargaan dari berbagai lembaga internasional.

Sedangkan secara histori Pelita Air pernah gagal dalam layanan penumpang umum. Saat ini pun Pelita hanya mampu bertahan dalam penyedian pesawat yang disewakan.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan jika masalah Garuda lebih banyak pada persoalan manajemennya, maka hal tersebut harus dibenahi. Sementara itu jika benar telah terjadi praktik korupsi di dalam manajemen Garuda, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan penindakan dan audit secara menyeluruh.

"Semua harus dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan praktik korupsi yang diduga dilakukan direksi Garuda sebelumnya maupun yang sedang menjabat saat ini. Jika memang demikian Menteri BUMN Erick Thohir perlu memecat direksi dan komisaris Garuda Indonesia yang terlibat," cetusnya.

Dia berpendapat krisis yang dialami Garuda saat ini disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen selama bertahun-tahun. Seperti penggelembungan jumlah pesawat hingga 142 unit padahal kebutuhan riilnya hanya 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari US$ 750.000 menjadi US$ 1,4 juta perbulan.

“Terkait hal itu saya mengusulkan agar direksi segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Ini bukti mereka telah gagal dalam mengelola Garuda Indonesia,” tukasnya. (OL-4)