Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM dari Bank Permata Josua Pardede menilai sulit bagi pemerintah untuk memaksimalkan serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sebab sisa waktu tahun anggaran hanya tersisa dua bulan.
"Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, diperkirakan sulit bagi pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran PEN di tahun ini," tuturnya kepada Media Indonesia, Selasa (26/10).
Josua menyebutkan, bidang krusial seperti kesehatan dan dukungan UMKM justru menjadi yang paling rendah serapannya. Padahal dua bidang tersebut memiliki peranan penting dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Pemerintah menurutnya mesti bisa mengoptimalisasi serapan anggaran bidang kesehatan dengan baik. Hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan membenahi pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia.
"Berdasarkan data terbaru, baru sekitar 41,04% penduduk sudah di vaksin, dengan hanya sekitar 24,7% sudah divaksin secara penuh. Pemerintah mungkin perlu mengalokasikan dana lebih untuk sosialisasi dan pendanaan vaksinasi di luar Jawa," kata Josua.
Baca juga: PT Pembangkitan Jawa Bali Bantu Pesantren Terdampak Pandemi
Sedangkan pada anggaran dukungan UMKM, pemerintah dinilai perlu memperluas cakupan penerima manfaat bantuan sosial. Hal itu juga dianggap mampu memacu perekonomian dari level terbawah.
Josua menuturkan, bila dilihat menyeluruh, realisasi serapan anggaran program PEN tahun ini lebih rendah dari yang sebelumnya diekspektasikan. Kemungkinan, imbuh dia, karena adanya peningkatan mobilitas sehingga penyaluran ragam bansos menjadi lebih rendah.
"Mungkin disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang selanjutnya mengindikasikan peningkatan produktivitas sedemikian sehingga serapan bantuan sosial lebih rendah dibandingkan dengan 2020," kata dia.
"Namun, serapan kesehatan untuk PEN masih jadi kekhawatiran utama sejak tahun lalu, dikarenakan serapan yang sangat rendah," sambungnya.
Karena itu, dia berharap pemerintah bisa fokus dalam mendorong serapan anggaran PEN, khususnya pada anggaran kesehatan, perlindungan sosial serta pembiaayan pada pelaku UMKM, dan mendorong pembiayaan pada sektor-sektor strategis guna mengakselerasi pemulihan ekonomi pada tahun 2022.
Diketahui sebelumnya, hingga 22 Oktober realisasi anggaran PEN 2021 baru mencapai Rp433,91 triliun, atau 58,3% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Namun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara optimistis serapan anggaran akan maksimal hingga akhir tahun.
"Kami yakin bahwa ini bisa diselesaikan, dan Rp744,77 triliun akan mencukupi untuk menanggulangi pemulihan ekonomi nasional 2021," tuturnya dalam konferensi pers evaluasi program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Selasa (26/10). (OL-4)
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved