Bantuan untuk Pedagang Kaki Lima Diluncurkan

PEMRINTAH meluncurkan program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) pada Kamis (9/9) di Kota Medan, Sumatera Utara. Program tersebut diarahkan ke wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV dan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mendapatkan Bantuan Porduktif Usaha Mikro (PUM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program BTPKLW diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah pada pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Diharapkan bantuan itu dapat mengompensasi kerugian ekonomi yang dialami selama adanya pembatasan mobilitas. 

Baca juga: Anies Baswedan Apresiasi Langkah Nyata NasDem Perangi Covid-19

"BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, namun juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah," ujarnya. 

Program BTPKLW tersebut memiliki pagu anggaran Rp1,2 triliun yang dialokasikan untuk 1 juta pelaku usaha. Dus, tiap pelaku usaha akan menerima dana bantuan sebesar Rp1,2 juta. Airlangga bilang, Kota Medan menjadi yang pertama menerima bantuan karena peranannya pada perekonomian di Pulau Sumatera dinilai strategis. 

Pendataan dan penyaluran bantuan akan dilakukan oleh TNI/Polri kepada pelaku usaha melalui sistem aplikasi. Tujuannya agar proses pendataan dan penyaluran transparan dan memiliki akuntabilitas. 

"Tentu ini bisa diteruskan oleh TNI/Polri di berbagai wilayah. Operasi dilapangannya oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dan diharapkan ini menjadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha mereka masing-masing," kata Airlangga. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bantuan yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan mampu menambal kehilangan pendapatan pelaku usaha ultramikro dan mikro akibat penerapan PPKM level IV. Menurutnya, pedagang kaki lima dan warung kehilangan pendapatan hingga 75% karena adanya limitasi mobilitas. 

"Dari pemilik warung dan pedagang kaki lima memberikan statement bahwa kehidupan mereka menjadi lebih berat karena biasanya bisa jualan, omzetnya turun bahkan sampai 75%," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, skema penyaluran program BTPKLW yang melibatkan TNI/Polri berbeda dengan BPUM yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM. Langkah tersebut merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo agar masyarakat bisa lebih dekat dengan TNI/Polri.

Nantinya TNI akan menyalurkan bantuan kepada 500 ribu pedagang kaki lima atau pemilik warung dan 500 ribu lainnya akan diberikan oleh Polri. Dus, masing-masing TNI dan Polri akan menyalurkan dana bantuan senilai Rp600 miliar. 

"Kita berharap uangnya juga langsung diterima masyarakat utuh, tidak dikurangi satu rupiah pun. Sehingga ini menjadi tata kelola dan akuntabilitas yang baik," pungkas Sri Mulyani. (OL-6)