Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Ditekan Jadi Rp27 Triliun

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membeberkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) hingga US$1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun.

Dalam paparan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero) Salusra Wijaya saat rapat kerja dengan Komisi VI, Rabu (1/9) mengatakan, semula proyek kerja sama pemerintah Indonesia dengan Tiongkok ini diperhitungkan membutuhkan biaya US$6,07 miliar.

Lalu melonjak hingga US$9,9 hingga US$11 miliar, atau gap sebesar US$3,8-US$4,9 miliar dari perhitungan biaya awal. Kemudian, setelah dikalkulasi ulang bisa ditekan menjadi US$8 miliar.

"Alhamdulillah, dari range US$3,8 hingga US$4,9, cost overrun menjadi US$1,9 miliar setelah adanya new management dari KCIC (Kereta Cepat Indonesia)," ujar Salusra.

Secara garis besar permasalahan mandeknya proyek KCJB disebabkan persoalan pembebasan lahan dalam proses pembangunannya, terlebih di tengah pandemi.

Kemudian, dalam paparan KAI disebutkan, KCIC selaku operator proyek KCJB mengajukan penundaan setoran modal dasar senilai Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB) yang harus dibayarkan pada Desember 2020 lalu. KAI pun kembali mengajukan penundaan setoran di Mei 2021.

Baca juga: Kereta Cepat Indonesia China Siap Bahas Dampak Lingkungan

Pendanaan proyek KCJB ini berasal 75% dari China Development Bank dan 25% kebutuhan proyek didanai dari ekuitas. KCIC sendiri perusahaan dari bentukan konsorsium empat BUMN yang dikenal PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Mereka terdiri dari PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero), PTPN VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) dan gabungan perusahaan Tiongkok, Beijing Yawan.

"25% ekuitas itu dari pemegang saham Indonesia dari PSBI 60% dan 40% dari Beijing Yawan," terang Salusra.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Andre Rosiade pun mempertanyakan kemampuan BUMN dalam mengerjakan proyek KCJB ini. Dia meminta pemerintah untuk melakukan audit investigasi atas proyek ini.

"Segera audit investigasi proyek kereta cepat. Dijanjikan tidak memakai anggaran APBN, tapi faktanya menggunakan APBN. Ini suatu saat bakal menjadi persoalan. Audit investigasi dulu biar jelas barang ini," tukasnya.

Politisi Gerindra ini juga menyoroti soal kemampuan pemerintah dalam menggunakan pemakaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di proyek KCJB. Andre bahkan menyebut, untuk pembangunan rel kereta saja pemerintah harus mengimpor dari Tiongkok.

"Ini menarik, masa rel kereta api impor dari Tiongkok. Apakah kita enggak mampu bikin rel kereta yang pekerjaannya sederhana?" tutupnya. (OL-4)