Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit APBN pada Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun, atau 2,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.031,5 triliun, lebih rendah dari belanja negara Rp1.368,4 triliun.
"Dari sisi defisit, APBN kita mencapai Rp336,9 triliun, tahun lalu Rp329,9. Dari sisi persen terhadap PDB relatif hampir sama atau lebih kecil yaitu 2,04%, tahun lalu 2,14%. Ini masih in track untuk defisit kita di 5,7%," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (25/8).
Sri Mulyani bilang, kendati tercatat defisit, kinerja APBN hingga akhir Juli menggambarkan kondisi perekonomian yang berbalik. Pasalnya, seluruh instrumen pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif dibanding realisasi APBN Juli 2020.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp647,7 triliun, 52,7% dari target APBN 2021 yakni Rp1.229,6 triliun. Realisasi pajak tersebut tumbuh 7,6% dibanding realisasi penerimaan pajak Juli 2020. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp141,2 triliun, atau 65,7% dari target APBN Rp215 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 29,5% dari Juli 2020.
Catatan positif juga terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Juli 2021, realisasi PNBP mencapai Rp242,1 triliun, atau 81,2% dari target APBN yakni Rp298,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 15,8% dibanding Juli 2020.
Baca juga : BI: Kredit Perorangan Melambat, Namun Mikro Tumbuh
"Semuanya menggambarkan green signal. Dari sisi pendapatan negara menggambarkan perekonomian mengalami turn around dan degupnya tertangkap oleh pendapatan negara kita," jelas Sri Mulyani.
Kinerja positif, lanjutnya, juga tercermin dari realisasi belanja negara yang sebesar Rp1.368,4 triliun, atau 49,8% dari alokasi APBN 2021 yakni Rp2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 9,3% dari realisasi Juli 2020.
Sri Mulyani menambahkan, belanja negara yang tumbuh positif itu terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari belanja pemerintah pusat. Tercatat hingga Juli 2021 realisasinya mencapai Rp952,8 triliun, atau 48,7% dari alokasi APBN Rp1.954,5 triliun. Kinerja tersebut mengalami pertumbuhan 20,1% dibanding Juli 2020.
Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat mengalami pertumbuhan minus. Pada Juli 2021, realisasi TKDD hanya Rp415,5 triliun, atau 52,2% dari alokasi APBN yakni Rp795,5 triliun. Kinerja itu mengalami pertumbuhan minus 9,4% dibanding Juli 2020.
"TKDD mengalami kontraksi 9,4%, baik transfer ke daerah yang umum, dana bagi hasil, dak, maupun dana desa, semua masih di zona pertumbuhan negatif. Tahun lalu juga negatif tapi tahun ini lebih dalam. Karena tahun lalu memang dana desa kita flush pada awal kuartal I dan terutama kuartal II. Tahun ini mungkin kita akan back loading," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut dia mengatakan, ekonomi Indonesia pada Juli masih memberikan harapan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Meski pun ada pembatasan mobilitas yang cukup ketat pada periode tersebut, kinerja APBN terbilang cukup positif.
"Jadi ada harapan dan langkah-langkah untuk memulihkan. Kita juga melihat adanya tren pemulihan yang luar biasa kuat untuk pembalikkan atau rebound dan recover, terutama di kuartal II, bahkan beberapa aktivitas masih berlanjut meski pun kita melakukan PPKM di Juli," pungkas Sri Mulyani. (OL-7).
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved