Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan defisit anggaran senilai Rp283,2 triliun atau 1,72% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester I 2021. Defisit itu dinilai berada dalam jalur yang ditargetkan pemerintah.
“Hingga semester I 2021, posisi Januari hingga Juni, kita mengalami defisit Rp283,2 triliun. Ini sesuai dengan UU APBN. Total defisit diperkirakan Rp1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa defisit disebabkan penerimaan negara sebesar Rp886,9 triliun, atau 50,9% dari target di APBN 2021, yakni Rp1.743,6 triliun. Sedangkan, belanja negara tercatat Rp1.170,1 triliun, atau setara 42,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750 triliun.
Baca juga: Pemerintah Siap Gulirkan Bantuan Subsidi Upah
Bendahara Negara mengatakan realisasi penerimaan pada semester I 2021 cukup baik. Serta, menunjukkan perbaikan ekonomi dibandingkan periode sama pada 2020. Adapun penerimaan negara tumbuh 9,1%, atau jauh lebih baik dari semester I 2020 yang minus 9,7%.
“Kalau dibanding tahun lalu, Juni 2020 yang mengalami kontraksi, ini kenaikan yang cukup sangat solid. Tahun lalu minus 9,7%, tahun ini positif 9,1%. Ini berarti suatu rebound atau dalam hal ini pembalikan yang sangat kuat,” jelas Ani, sapaan akrabnya.
Penerimaan pajak tercatat Rp557,8 triliun, atau 45,4% dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Adapun pendapatan pajak semester I 2021 tumbuh 4,9%. Capaian itu jauh lebih baik dibandingkan periode sama di 2020 yang minus 12%.
Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp122,2 triliun, atau 56,9% dari target sebesar Rp215 triliun. Pertumbuhan penerimaan cukai juga disebut menguat, yakni di angka 31%. Itu lebih tinggi dari pertumbuhan di periode yang sama pada 2020, yakni 8,8%.
Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kadin: Roda Perekonomian Jangan Berhenti
Catatan positif juga terjadi pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp206,9 triliun, atau 69,4% dari target sebesar Rp298,2 triliun. “Ini terjadi karena kenaikan beberapa pos. Komoditas juga mengalami kenaikan luar biasa,” tutur Ani.
“Jadi kita lihat, dari sisi pos pendapatan negara, APBN kita sebetulnya sudah menunjukkan suatu tren hijau yang sangat solid,” sambungnya.
Realisasi belanja negara tercatat Rp1.170,1 triliun, yang berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp449,6 triliun, atau 43,6% dari target APBN senilai Rp1.954,5 triliun. Sedangkan, belanja non-K/L pada semester I 2021 tercatat Rp346,7 triliun, atau 37,6% dari target sebesar Rp922,6 triliun.
Pada pos Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), tercatat minus 6,8% atau sebesar Rp373,9 triliun. Itu sekitar 47% dari alokasi anggaran sebesar Rp795,5 triliun. Melambatnya pertumbuhan TKDD dikarenakan pemerintah daerah belum optimal menyerap transfer dari pemerintah pusat.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved