Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOPERASI yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) Koperasi Besar Indonesia (KBI) diminta masuk ke dalam sektor-sektor ekonomi yang besar dan strategis, serta mengembangkan mindset enterpreneurshipnya. Bahkan Forkom KBI dapat berperan menggalang sinergi bisnis.
Permintaan itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Forkom Koperasi Besar Indonesia (KBI), di Jakarta, kemarin.
Dalam UU Cipta Kerja, jelas Teten, memberikan peluang yang besar bagi koperasi untuk masuk ke semua sektor usaha di Indonesia. “Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga reputasi koperasi,” ajak Teten,
Pihaknya, diklaim Teten, telah membangun ekosistem koperasi yang efektif dan efisien, agar koperasi bisa tumbuh besar. Lantaran itu, Menkop UKM yakin koperasi pun mampu masuk ke sektor-sektor besar seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.
“Dalam banyak kesempatan bincang dengan menteri-menteri lain, saya selalu menyebutkan bahwa koperasi juga mampu masuk ke bisnis-bisnis besar,” ungkap Teten.
Intinya, menurut Teten, banyak sekali peluang usaha yang bisa diambil koperasi. “Kita banyak memiliki keunggulan domestik yang bisa dibangun melalui koperasi. Misalnya, sektor perikanan dan kelautan,” kata Teten.
Oleh karena itu, Teten meminta seluruh koperasi di Indonesia jangan apriori terhadap daya saing dan skala ekonomi. “Agar eksistensi koperasi tidak kalah dengan korporasi. Ayo, kita berkolaborasi,” tandas Teten.
Teten meminta koperasi besar mampu meyakinkan masyarakat bahwa koperasi merupakan pilihan rasional untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan.
“Bahkan pengurus koperasi jangan berpolitik. Fokus saja membangun ekonomi rakyat,” tukas MenkopUKM.
Teten mengakui masih ada beberapa kalangan di masyarakat yang kehilangan harapan terhadap koperasi. Diakui juga, koperasi saat ini memiliki stigma negatif dari masyarakat. Maka dari itu, pemberdayaan koperasi moderen harus digalakkan.
“Koperasi kurang bagus namanya memang. Ketika saya kunjungan ke Bogor, saya mau konsolidasi petani tanaman hias berbasis ekspor. Saya suruh mereka masuk koperasi. Semuanya tidak mau karena mereka punya stigma negatif. Ini yang harus kita ubah. Saya bilang, yang jelek itu masa lalu, sekarang kita bangun koperasi moderen,” jelas Teten.
Rekomendasi Forkom KBI
Sementara itu, Koordinator Forkom KBI Irsyad Muchtar memberikan beberapa rekomendasi kepada MenkopUKM. Pertama, agar MenkopUKM secepatnya melakukan pembahasan dan kajian ulang terhadap rancangan UU Koperasi yang baru.
“Karena, baik secara prinsip maupun turunan peraturan yang berlaku, seperti misalnya PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang KSP, sudah tertinggal oleh perkembangan terkini,” kata Irsyad.
Kedua, khusus KSP, hingga kini masih berharap agar pemerintah menginisiasi lahirnya Apex Permodalan Koperasi seperti halnya di dunia perbankan.
“Bahwa keberadaan LPDB selama ini diakui sudah mampu memberikan pencerahan permodalan, namun kapasitas BLU ini dibanding jumlah koperasi yang harus dilayani se Indonesia masih sangat terbatas,” papar Irsyad.
Rekomendasi ketiga, lanjut Irsyad, afirmasi yang sangat gencar dari Kementerian Koperasi UKM agar KSP melakukan pengembangan usaha (spin-off) sangat mencerahkan bagi usaha perkoperasian agar dapat berperan lebih luas dalam perekonomian masyarakat.
“Namun, afirmasi ini seyogyanya dapat dituangkan dalam sebuah regulasi, sehingga KSP percaya diri untuk melakukan spin-off,” pungkas Irsyad. (OL-13)
Baca Juga: Generasi Terakhir Ingatkan Peran Agama Jaga Alam dari Krisis
IKATAN Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ialah asosiasi profesi/kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 16 Juli 1999.
Penyidik Polres Metro (Lampung) memeriksa Musa Ahmad terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek APBD berupa pengadaan jalan, sumur bor, dan talud.
Fokus kampanye ini adalah pada keterlibatan profesional dan transisi yang adil. Terdapat hadiah sebesar 50.000 Euro untuk pemenang utama.
Indonesia termasuk negara yang meletakkan proyek cukup banyak di dalam Asia Zero Emmision Community (AZEC)
Hingga Maret 2024, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah memberikan penjaminan ke 52 proyek penyediaan infrastruktur di Indonesia.
Pembangunan Nusantara Internasional Convention & Exhihibition Center (NICE) yang terletak di Distrik 18 Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 terus dikebut.
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Untuk mewujudkan program strategis, seluruh pengurus HNSI agar bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah makanan seperti mendorong food bank melalui koperasi.
Para penerima kadeudeuh yang diberikan melalui Koperasi Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Karya Praja Sejahtera (KPS) merupakan putra/putri dari anggota Koperasi KPS.
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Inkopsyah dianggap menjadi salah satu yang bisa membangun pasar sebagai penggerak perekonomian syariah.
Ketua Umum INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar), Yudianto Tri mendorong agar koperasi-koperasi pasar dapat mengelola aset bisnis yang ada di kawasan pasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved