Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pada tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Perseroan atau BNI) telah menyelesaikan aktivitas penjajakan pasar (roadshow) serta pricing terkait penerbitan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam bentuk Tier 2 Subordinated Notes sebesar USD 500.000.000 dengan bunga sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun untuk tenor 5 tahun. Penerbitan direncanakan untuk selesai pada tanggal 30 Maret 2021.
Struktur dari Tier 2 Subordinated Notes ini disusun mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
Pada saat diterbitkan, Tier 2 Subordinated Notes akan menjadi penerbitan pertama yang Perseroan lakukan berdasarkan program Euro Medium Term Note (Program EMTN) yang dibentuk pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 22 Maret 2021. Berdasarkan Program EMTN, Perseroan dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 2.000.000.000 (dua miliar Dolar AS).
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, menyebutkan di Jakarta, Kamis (25/3/ 2021), penerbitan surat utang ini akan memperkuat struktur permodalan dengan pendanaan yang relatif stabil atau tidak fluktuatif.
“Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum perseroan, sehingga akan semakin memperkuat kondisi keuangan Perseroan yang saat ini solid. Di sisi lain, penerbitan surat utang ini juga menambah opsi investasi bagi para pemilik modal di pasar internasional yang ingin menanamkan dananya di instrumen - instrumen keuangan perusahaan asal Indonesia,” ujar Novita.
Untuk surat utang yang akan diterbitkan BNI ini, lembaga Pemeringkat Rating Internasional Moody’s memberikan rating Ba2 dan Fitch memberikan rating BB. Untuk penerbitan ini, BNI menunjuk Citigroup dan HSBC sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunners.
Respon positif dari investor global
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi, rencana penerbitan Tier 2 Subordinated Notes mendapat respon positif dari investor global. Hal ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai USD 2,2 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan.
“Tingginya permintaan dari para investor global ini menjadi indikasi baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan strategi perseroan di tengah pandemi saat ini, serta kepercayaan investor global terhadap proses pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Novita. (RO/OL-09)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved