Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TRANSISI energi ke arah energi baru terbarukan terus diupayakan berbagai pihak. Pemerintah Indonesia bahkan menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 31 persen pada 2030. Upaya itu menuntut kerja sama berbagai stakehokder untuk mewujudkannya.
Salah satunya dilakukan oleh PT Adaro Indonesia yang mulai mengembangkan proyek energi terbarukan. Direktur Pemasaran PT Adaro Indonesia Hendri Tan mengatakan, pihaknya mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Salah satunya di wilayah Kalimantan Selatan. PT Adaro juga mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan.
“Jadi ada beberapa wilayah yang kami explore, saat ini penerapannya di beberapa daerah sudah berjalan. Kami juga mempunyai pembangkit listrik tenaga uap yaitu Bimasena Power Indonesia. Ini merupakan salah satu PLTU terbesar di Asia Tenggara,” kata Hendri dalam webinar Future Energy Tech and Innovation Forum, Senin (8/3/2021).
Hendri menambahkan, PLTU tersebut menggunakan teknologi boiler ultra supercritical yang terbukti aman dan ramah lingkungan.
Selain mulai mengembangkan energi terbarukan, PT Adaro Indonesia juga mengekspor batu bara yang lebih ramah lingkungan. Selama 20 tahun terakhir, kata Hendri, PT Adaro Indonesia mengekspor environmental friendly coal ke sejumlah negara.
Baca juga : PLN tidak Naikkan Tarif Listrik Nonsubsidi
“Batubara ini lebih ramah lingkungan karena kandungan polutannya rendah, sulfur rendah dan juga abu rendah. Ini yang menjadi alasan batubara produksi Adaro itu disukai oleh pembeli. Selama ini negara yang rutin membeli batubara ramah lingkungan itu adalah Jepang dan Hongkong,” jelas Hendri.
Hendri mengungkapkan, batubara akan tetap menjadi sumber energi yang diperlukan meski mulai dikembangkan energi terbarukan. Karena, saat ini energi terbarukan belum kompetitif dari segi komersial.
Kata Hendri, perlu waktu 10-20 tahun agar harga energi terbarukan bisa kompetitif. Karena itu, batubara akan tetap memegang peranan penting dan dibutuhkan di masa yang akan datang.
Berdasarkan data dari WoodmacKenzie batubara masih menjadi sumber energi yang ekonomis. Pada 2030, menurut laporan itu, harga batubara akan lebih murah dibandingkan gas dan setara dengan angin. Hanya solar yang lebih murah dibandingkan harga batubara.
Hendri menambahkan, konsumsi energi pada 2020 turun karena pandemi. Namun, sejumlah kalangan memrediksi pada 2021 konsumsi energi akan kembali naik seiring dengan mulai pulihnya sektor industri di sejumalh negara.
“Secara fundamental jangka panjang, batubara masih dibutuhkan khususnya negara di Asia Selatan dan juga negara berkembang di Asia Tenggara. Permintaan batubara di China contohnya meningkat pada 2016-2020. Ini membuktikan bahwa batubara tetap dibutuhkan untuk mendukung sektor industri dan pertumbuhan negara tersebut,” pungkasnya. (RO/OL-7)
PLN EPI tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu
Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan soft energize (pemberian tegangan listrik) ke smelter PT Ceria yang bersumber dari layanan energi baru terbarukan (EBT)
Norwegia berhasil mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan hampir mencapai 100% energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.
NEGARA anggota ASEAN dinilai perlu untuk mulai merencanakan berpindah dari energi fosil, khususnya batu bara.
REC adalah sertifikat energi hijau atau sertifikat energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengklaim konsumsi listrik dari sumber EBT.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Pemprov DKI Jakarta didorong segera mewujudkan percepatan fasilitas pengelolaan sampah.
Minimnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan kebutuhan dana investasi yang relatif lebih besar ketimbang energi fosil, kerap menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi EBT
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berpartisipasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBT) di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved