Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliiun untuk keperluan pengadaan vaksinasi covid-19 di tahun ini. Sebelumnya, pihaknya menyepakati pagu anggaran di 2021 sebesar Rp45,6 triliun.
"Karena adanya kebutuhan pemerintah untuk pemberian vaksin dan kegiatan sosial lainnya bagi masyarakat, Kementerian Perhubungan adakan penghematan dalam bentuk refocusing sebanyak Rp12,4 triliun. Sehingga dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp33,2 triliun," ungkap Menteri Perhubuhan Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI secara virtual, Senin (25/1).
Seperti diketahui, pemangkasan tersebut terjadi setelah ada instruksi dari Kementrian Keuangan melakukan refocusing anggaran 2021 soal pembiayaan vaksin Covid-19.
Budi mengatakan, kebijakan refocusing dan realokasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan mengacu kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, yaitu sumber penghematan berasal dari rupiah murni. Adapun jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal.
"Lalu belanja barang dan belanja modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non-operasional," ucap Menhub.
Praktis, anggaran dari direktorat Kemenhub kena pangkas seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, di mana alokasi anggarannya berkurang dari Rp7,6 triliun jadi Rp5,6 triliun. Ditjen Perhubungan Udara dari Rp10,4 triliun jadi Rp7,4 triliun
Kemudian Ditjen Perhubungan Laut Rp11,3 triliun jadi Rp8,1 triliun. Lalu Ditjen Perhubungan Laut Rp11,3 triliun jadi Rp8,1 triliun, BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dari Rp 450 miliar jadi Rp328 miliar dan lainnya.
"Adanya refocusing sebagaimana ditentukan Menteri Keuangan tentunya memenuhi pemenuhan dan pencapaian kegiatan prioritas nasional. Oleh karenanya, kami mohon dukungan," pungkasnya. (OL-8)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved