Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan lima program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terancam tidak tercapai akibat covid-19.
"Mengingat tekanan global saat ini, beberapa (program) SDGs berada dalam bahaya tidak tercapai. Seperti SDGs nomor 3, untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia," jelas Agung dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective, Senin (11/1).
Berikutnya adalah program SDGs nomor 1 tentang mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam segala bentuk. Target itu juga terancam tidak tercapai karena pandemi covid-19. Lalu program SDGs nomor 2, yakni untuk mengakhiri kelaparan dianggap bakal sulit terlaksana dengan baik.
"Covid-19 telah menempatkan ekonomi dunia dalam kondisi yang buruk dan mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan, memperburuk ketimpangan," ungkap Agung.
Program SDGs lainnya yang bakal terancam ialah pada poin 10 soal mengurangi ketidaksetaraan. Kemudian SDGs nomor 4, terkait dengan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
"Pandemi covid-19 merupakan tantangan yang sangat besar di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya dan masih berjuang untuk mengatasinya," ujar Ketua BPK.
Agung menerangkan, di Indonesia sendiri per 2 Januari 2021, kasus covid-19 telah mencapai lebih dari 758 ribu lebih, dengan sekitar 625 ribu orang sembuh dan 22 ribu orang meninggal.
"Bahkan sekarang kita menghadapi gelombang kedua yang lebih buruk. Kami tidak punya pilihan lain selain merangkul situasi dan membiasakannya dengan mengadaptasi normal baru," pungkasnya. (E-2)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Astra International Tbk (Astra) berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan sasaran pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Corporate Forum for Community Development (CFCD) menggelar Penganugerahan Indonesia CSR Award (ICA) ke-12 dan Indonesia SDGs Award (ISDA) ke-10 Tahun 2025.
UMJ mewisuda 1.558 lulusan pada Periode II Tahun 2025, menegaskan komitmen pendidikan inklusif, riset berbasis SDGs, dan kesiapan menghadapi transformasi digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved