Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM meminta kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan digitalisasi untuk mempercepat pemulihan dari pandemi covid. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, menegaskan digitalisasi bagi pelaku UMKM harus didorong oleh pemerintah.
"Kami mengharapkan tidak hanya pemerintah yang melakukan perbaikan database, kolaborasi, dan membuka berbagai akses bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, tetapi UMKM juga harus konsolidasi, digitalisasi, kreatif, serta inovatif berbasis R&D," kata Victoria dalam pernyataan tertulis, Sabtu (2/1).
Hal itu dikarenakan UMKM merupakan sektor yang harus pulih lebih dulu. Karena, 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%.
"Masyarakat harus terlibat secara nyata, yakni dengan belanja produk UMKM supaya ekonomi bisa tetap bergulir," ujarnya.
Menurutnya sektor yang mudah untuk digarap pada 2021 mendatang ialah pertanian.
"Kita lihat data, sektor pertanian ini trennya tetap positif. Terakhir di Q3 2020 angkanya di 2,15%. Ini potensi. Pangan itu tetap dibutuhkan meski pandemi menerjang," ulas Victoria.
Menurut Victoria, pemerintah telah melakukan berbagai kolaborasi. Di antaranya, alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp123,46 triliun untuk UMKM dan berbagai program lintas stakeholders telah ditempuh sebagai langkah gotong-royong untuk memastikan UMKM bertahan di tengah dampak COVID-19 yang kian menyesakkan.
baca juga: Kemenperin Tingkatkan Nilai Produk Kerajinan Kulit Buaya
KemenKopUKM juga telah melakukan 6 program PEN khusus UMKM, mulai dari Restrukturisasi Usaha hingga Banpres Produktif 3,4 juta unit UMKM on boarding, Rp303 triliun potensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Selain itu, Sebanyak Rp35 triliun potensi belanja BUMN, 27 juta masker UMKM senilai Rp150 miliar, kolaborasi 9 Agregator untuk pemenuhan 7 komoditas pangan masyarakat dari KUMKM melalui 9 Klaster Pangan BUMN. (OL-3)
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Seminar dan Workshop Sabang Go Digital ini diikuti ratusan peserta pelaku UMKM dan pariwisata yang ada di sekitar Kota Sabang.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.
Program Mini Kopdar #BisaLebih Bermakna, sebuah ruang diskusi antara OrderOnline dan penggunanya.
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Berbagai kajian menyimpulkan peran industri kreatif cukup vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efeknya pada perekonomian negara.
Nilai ekonomi digital Indonesia di 2025 ditargetkan tembus 110 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.779 triliun
DIREKTUR PT Taman Resor Internet, Peters Vincen, menargetkan investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau, dapat mencapai Rp40 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved