Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TAHUN depan menjadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global.
Semua sektor diharapkan dapat pulih dan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk sektor properti/perumahan. Untuk memacu sektor tersebut diperlukan dukungan seluruh stakeholders di antaranya adalah Pemerintah, Jasa Keuangan dan Perbankan, Pengembang dan juga sektor pendukung lain yang menjadi ekosistem di sektor ini.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto menyampaikan dalam paparannya pada saat HUT KPR-BTN ke-44 pekan lalu di Jakarta, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan dapat mencapai 5%. Angka itu jauh membaik dibandingkan tahun 2020 yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -1,7% hingga -0,6%.
Andin menilai sektor property/perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah juga meyakini sektor tersebut sangat strategis, sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
“Karena sektor properti sangat strategis, melekat di berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi sosial, keuangan dan juga fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi backlog perumahan nasional, jadi akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).” kata Andin.
Andin menilai dibutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah untuk MBR. Sebab, angka backlog kepemilikan rumah sebesar 11,4 juta orang. Sementara backlog keterhuniaan adalah sebesar 7,6 juta orang.
Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah aspek diantaranya mendorong supply side dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Keuangan menurut Andin sudah memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.
“Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya. Pada tahun 2020, dana bergulir FLPP Rp 9 triliun, SBUM Rp 600 miliar dan SSB Rp 3,87 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF Rp 1,75 triliun, PEN Perumahan Rp 1,3 triliun dan DAKF Rp1,42 triliun. Pada tahun 2021, alokasi tersebut bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp 16,62 triliun, SBUM menjadi Rp 630 miliar dan SSB menjadi Rp 5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp1 triliun,” kata Andin.
Dengan dukungan Pemerintah tersebut, Andin optimistis para pelaku sektor properti/perumahan dapat diakselerasi dengan baik. Perbankan khususnya dapat memaksimalkan perannya menjadi penyalur dana pemerintah baik anggaran subsidi maupun Dana PEN yang sudah dialirkan sejak Juni lalu.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury pada kesempatan yang sama menyambut baik dukungan Pemerintah dalam mendorong sektor properti/perumahan tersebut. Berkat dukungan Pemerintah, pada saat pandemi sekali pun, sektor properti terbukti dapat tumbuh positif.
“Tidak semua sektor terpengaruh pandemi, salah satu sektor yang memiliki kinerja yang cukup baik adalah sektor real estate, di triwulan III pertumbuhannya mencapai 2%, “jelas Pahala.
Di tengah pandemi, dukungan pemerintah dioptimalkan dengan baik oleh Bank BTN, misalnya penyaluran Dana PEN, dan dana subsidi perumahan. “Pemerintah menempatkan dana di Bank BTN sebesar Rp 10 triliun. Hal itu guna mendorong sektor perbankan khususnya sektor perumahan. Hingga November 2020, Bank BTN telah berhasil merealisasikan Rp 25,6 triliun, hampir mencapai target yang sebesar Rp 30 triliun yang sebagian besar mengalir ke KPR,” kata Pahala.
Kedepannya, Pahala menegaskan tetap dibutuhkan dukungan di sektor perumahan. Tidak hanya di sisi demand, tapi juga sisi supply.
“Sektor supply pun tetap butuh bantuan, misalnya kredit subsidi untuk kredit konstruksi, kalau selama ini subsidi diberikan untuk demand atau konsumen saja, mungkin dapat dipertimbangkan untuk pengembang untuk diberikan susbidi,” kata Pahala.
Sementara itu, Bank BTN ke depan juga terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya, melakukan inovasi produk KPR dan terus mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan akses sektor perumahan melalui portal www.btnproperti.co.id.
“Dengan pengembangan dan perbaikan portal tersebut, kami harapkan aksesibilitas terhadap perumahan dapat lebih baik,” kata Pahala.
Pahala sangat optimis stimulus yang diberikan Pemerintah untuk tahun 2021 bakal dapat mengakselerasi sektor properti lebih cepat lagi karena perekonomian diprediksi membaik. Seperti diketahui, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi, berpengaruh terhadap 174 sektor domestik, padat karya, padat modal dan dapat membuka lapangan pekerjaan.
“Sektor properti memiliki peluang dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional tersebut dikarenakan memiliki kontribusi yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai PDB,” kata Pahala. (RO/E-1)
Bank Muamalat diduga mengalami kerugian besar setara Asabri atau Jiwasraya.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Di sektor perbankan, banyak strategi yang diterapkan untuk meminimalisir dampak tersebut.
Sembako yang disalurkan antara lain, beras, minyak goreng, gula, telur hingga keperluan rumah tangga lainnya
Presiden Joko Widodo menyatakan langkah BTN untuk membangun di IKN sudah tepat karena akan dibutuhkan pembiayaan untuk investasi properti di sana.
REI mendukung skema baru pembiayaan KPR subsidi yang diusulkan Bank BTN. REI menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dapat dilakukan
KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen (Persero)
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
KPK menduga ada pengumpulan uang dari sejumlah pihak swasta untuk pencairan dana PEN di Kabupaten Muna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved