Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BERDASARKAN survei Badan Pusat Statistik (BPS), program Kartu Prakerja memberikan dua manfaat positif di tengah pandemi covid-19.
Peserta menilai program anyar itu dapat meningkatkan keterampilan kerja. Selain itu, insentif yang diperoleh bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“88,92% dari mereka yang ikut program Kartu Prakerja menyatakan bahwa program ini meningkatkan keterampilan kerja,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam diskusi virtual, Senin (23/11).
“Kemudian, uang insentif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 81,24%. Bisa dipahami pandemi memukul seluruh lapisan masyarakat. Apalagi masyarakat lapisan bawah dampaknya jauh lebih tajam,” sambungnya.
Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Sudah Tersalur Rp5,7 Triliun
Adapun survei menyasar 300 ribu rumah tangga yang menjadi responden Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Tercatat 88.650 orang atau 29,55% responden berusia 18 tahun ke atas mengetahui dan mendaftar program Kartu Prakerja. Kemudian, 45,19% di antaranya merupakan pengangguran.
Lalu, 66,47% responden yang menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja memiliki status bekerja, 22% pengangguran dan 11% bukan angkatan kerja. Suhariyanto menjelaskan peserta dengan status bekerja dalam kondisi setengah menganggur dan pendapatannya berkurang selama pandemi covid-19.
“Jangan dibayangkan income mereka cukup. Karena di dalam kelompok bekerja, 36% adalah pekerja tidak penuh. Mereka bekerja, tapi jumlah kerjanya kurang dari 35 jam. Sehingga tergolong sebagai setengah pengangguran,” papar Suhariyanto.
Baca juga: BI: Generasi Milenial Jadi Kekuatan Baru Ekonomi
Mayoritas responden sudah menggunakan uang insentif untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ada yang memilih menabung insentif tersebut, yakni 33,31%. Selanjutnya, 23,47% responden menggunakan uang insentif sebagai modal usaha. Sekitar 11.23% untuk membayar utang dan 4,76% menggunakannya untuk keperluan lain.
Meski Kartu Prakerja kerap menuai kritik, lanjut dia, ada fakta berbeda dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. Menurut Suhariyanto, program Kartu Prakerja merupakan semi bantuan sosial yang penting dilanjutkan saat pandemi.
“Tentu banyak kritik dan saran mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja. Itu sah saja untuk dijadikan masukan. Paling penting coba dipahami dari kacamata penerima. Seringkali kacamata dari penerima itu kalah dengan kacamata dari pihak lain,” tandasnya.(OL-11)
Ada tiga manfaat yang bisa diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang sebagai landasan mengapa kartu Prakerja cukup penting untuk dilanjutkan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso berharap kedepannya program Prakerja tetap harus dilanjutkan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
KARTU Prakerja telah menjangkau sebanyak 17,5 juta lebih penerima sejak 2020 hingga 2023. Tahun ini, penerimanya ditargetkan juga mencapai lebih dari 1 juta orang.
Pendaftaran untuk program Kartu Prakerja gelombang 67 dibuka pada Jumat 3 Mei mendatang. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan kompetensi kerja.
Pemerintah sudah melihat green jobs ini sebagai peluang dan bukan hanya sekadar peluang.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved