Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANDEMI covid-19 menyebabkan kenaikan rasio utang pemerintah. Sebab, belanja negara harus terus berjalan, namun penerimaan tertekan cukup dalam.
"Adanya covid-19 membuat semua negara melakukan countercyclical. Menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong ekonomi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pemaparan virtual, Kamis (19/11).
“Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di banyak negara mengalami kenaikan. Ini kemudian menyebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 3,75%
Hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun, dengan rasio terhadap PDB sebesar 36,41%. Komposisi utang mencakup pinjaman sebesar Rp864,29 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp4.892,57 triliun.
Bendahara Negara menyebut tekanan fiskal terlihat semakin nyata. Saat pemerintah melebarkan deifisit APBN hingga 6,34% pada 2020. Angka itu melampaui ketentuan normal bahwa defisit harus terjaga di bawah 3%.
Melebarnya deifist anggaran disebabkan langkah pemerintah menaikkan alokasi belanja menjadi Rp2.739 triliun. Kebijakan itu bertujuan membantu seluruh sektor perekonomian dan penanganan pandemi covid-19. Pada saat bersamaan, pelemahan ekonomi menyebabkan penerimaan negara anjlok menjadi Rp1.699 triliun.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Bergantung pada APBN
Penerimaan itu berasal dari pendapatan pajak yang ditargetkan akan mencapai Rp1.405 triliun hingga tutup buku anggaran 2020. Tapi, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai target tersebut sukar dicapai.
"Ini adalah penerimaan perpajakan yang rendah, karena memang alami kontraksi. Ini pun masih ada risiko tidak tercapai. Ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan," pungkas Ani.
Kendati demikian, pihaknya optimistis ekonomi akan membaik dan terus bergerak ke arah positif hingga 2021. Optimisme itu dilandas perbaikan ekonomi pada kuartal III 2020 sebesar minus 3,49%. Capaian tersebut naik dari kuartal II 2020 yang minus 5,32%.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved