Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BANK Dunia menyatakan hasil assesment-nya menunjukkan indikator kesejahteraan, utamanya angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan meningkat. Tingkat kemiskinan ekstrem di Tanah Air diperkirakan akan menjadi 3% di 2020 (berdasarkan garis kemiskinan US$1,9 per kapita per hari).
Adapun menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pandemi menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8% di Maret 2020. Angka itu mengembalikan level tingkat kemiskinan Indonesia seperti pada 2017.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam keterangan resmi, Selasa (29/9), mengatakan Bank Dunia dalam laporannya bertajuk East Asia and Pacific Economic Update bertema From Containment to Recovery juga menekankan pentingnya upaya mitigasi pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan itu.
Baca juga: Bank Dunia Revisi Proyeksi Ekonomi Indonesia
"Sebagai respons pemerintah, mayoritas masyarakat kelompok 40% pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial, bantuan atau pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik," imbuh Febrio.
"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap PDB untuk Jaring Pengaman Sosial. Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40% terbawah. Namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Kartu Prakerja dan Padat Karya," sambung dia.
Sebelumnya, Bank Dunia juga melakukan survei yang menunjukkan 90% dari 40% masyarakat terbawah telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan pemerintah. Febrio bilang, pengambil kebijakan menyadari pentingnya optimalisasi program perlindungan sosial.
Optimalisasi itu berkaitan dengan ketepatan sasaran program dan cakupan yang memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal itu akan menjadi fokus evaluasi dan perbaikan demi peningkatan efektivitas program.
"Menanggapi publikasi Bank Dunia itu, pemerintah memandang hal ini sebagai catatan dan masukan penting dalam upaya mendorong efektivitas implementasi dan evaluasi program PEN, baik dalan penanganan pandemi, maupun implementasi program-program dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha," pungkas Febrio. (E-3)
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Negara-negara berpendapatan menengah harus melakukan sejumlah perubahan, termasuk beralih ke praktik peternakan rendah emisi dan memanfaatkan lahan secara lebih berkelanjutan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kegiatan terkait pertemuan Bank Dunia dan IMF pada Spring Meeting 2024
Transisi energi dan perubahan iklim menjadi topik utama yang didiskusikan dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 di Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
Kemajuan sektor fintech turut didukung oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone semakin merata, dan masyarakat Indonesia terbuka mengadopsi teknologi baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved