Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengungkapkan, adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja dibentuk karena pemerintah sadar pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya kurang lebih 5%.
"Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% hingga 6,0%," ungkap Sofyan dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (23/9).
Sofyan juga menegaskan, RUU Ciptaker bisa mengurangi angka pengangguran kedepannya. Penyebab dari pengangguran, katanya, berkaitan dengan minimnya lapangan pekerjaan.
Ia mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Indonesia di waktu mendatang akan memburuk dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, jika tidak ada kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja.
"Karena kondisi saat ini penambahan angkatan kerja setiap tahunnya 2,5 juta orang per tahun sedangkan lapangan pekerjaannya tidak banyak," jelas Sofyan.
Selain itu, Sofyan juga mengakui bahwa betapa sulitnya mengurus perizinan usaha di Indonesia yang dinilai menyebabkan efektivitas investasi yang rendah.
Ia menuturkan, saat ini Indonesia merupakan negara yang mempunyai terlalu banyak regulasi sehingga menghambat terciptanya lapangan kerja. Tercatat ada 79 Peraturan Perundang-Undangan yang terkait penciptaan lapangan kerja.
"RUU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan izin agar para pengusaha bisa membuka usaha dengan mudah. Jika ini kita perbaiki, maka akan membuka lapangan kerja serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha," ungkap Sofyan.
Menteri ATR tersebut berharal Indonesia dapat menjadi negara yang full employment, yaitu kondisi di mana masyarakat angkatan kerja mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran di sebuah negara menjadi rendah.
"Memang bukan suatu hal yang mudah karena basis penduduk kita yang padat, tetapi hal tersebut dapat terwujud jika perekonomian kita naik di angka lebih dari 5%. Saya berharap Indonesia di masa depan, penciptaan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan suplai tenaga kerja," tandas Sofyan. (E-1)
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved