Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POTENSI perikanan udang di Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) 718 Laut Arafura mencapai 50,3 ribu ton atau sekitar Rp10 triliun per tahun.
Hal itu diungkapkan Direktur Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yani. Sampai saat ini, WPP 718 menjadi contoh kajian pengelolaan WPP lain yang berbasis perikanan udang.
“Potensi perikanan udang di WPP 718 mencapai Rp10 triliun per tahun. Sementara produksi dari WPP 718 baru 11% dari total potensi mencapai 2.673 ribu ton,” papar Yanti dalam workshop di Jakarta, Kamis (10/9).
Baca juga: 1,1 Juta Nelayan Terdampak Covid-19 Dapat BLT Rp600 ribu/bulan
Adapun produksi 11% itu menggunakan 20 ribu unit kapal dan 26 ribu unit alat tangkap. Dibandingkan WPP lain, lanjut dia, potensi WPP 718 merupakan yang terbesar. Namun, produksinya terkecil dibandingkan 11 WPP lain.
“Perlu optimalisasi pemanfaatan yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebab, WPP Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan. Dalam hal ini, mencakup perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif.
Baca juga: Tertekan Pandemi, Produk Perikanan Perlu Diserap BUMN
Yanti mengatakan ada dua kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait WPP. Pertama, menjadikan WPP sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP. Berikut, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, pengelolaan dan penataan ruang laut, serta rencana zonasi pesisir.
Kedua, mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan. Diketahui, terdapat 11 WPP di laut Indonesia. “Kebijakan pengelolaan WPP tidak dapat diterapkan dengan perlakuan yang sama. Sebab, tiap WPP memiliki produktivitas dan karakteristik sendiri," pungkas Yanti.(OL-11)
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkanĀ berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional. Ia berharap langkah itu bisa mendorong sektor perikanan.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved