Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Meski masih tergolong baru, industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) ikut memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Berdasarkan rilis Dirjen Bea dan Cukai, industri itu memberikan pemasukan bagi negara berupa cukai sebesar Rp426,6 miliar sepanjang 2019, dari total penerimaan cukai industri hasil tembakau (IHT) senilai Rp164,9 triliun.
“Meskipun masih usaha rintisan, kami bangga bisa mengambil peran sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara.” ujar Ketua Ketua Asosiasi Personal Vaporiser Indonesia (APVI) Aryo Andrianto dalam keterangan resmi kemarin.
Kini di tengah hantaman dampak pandemi covid-19, Aryo menyatakan APVI siap mendukung upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) lewat industri HPTL. Selain berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional dengan cukai, industri hasil pengolahan tembakau yang mayoritas merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjang perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan.
“Saat ini ada ribuan toko terdaftar menjadi anggota APVI dan mayoritas dari kami ialah industri rumahan yang memperkerjakan masyarakat sekitar. Walaupun anggota APVI adalah industri kecil, tapi kami optimistis dapat memberikan kontribusi nyata lewat penyerapan tenaga kerja serta kontribusi cukai,” tegas Aryo.
Dia menegaskan bahwa Hari Vape Nasional yang kebetulan tahun ini diperingati pada masa pandemi dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk kembali menunjukkan dukungannya terhadap industri HPTL. Dukungan pemerintah, sambungnya, dapat berupa regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur industri ini dan membedakannya dari rokok.
Regulasi khusus tersebut mencakup pembatasan akses untuk anak usia di bawah 18 tahun, peringatan kesehatan yang berbeda dengan rokok, standardisasi produk, hingga perlindungan konsumen. (RO/E-3)
Larangan penjualan rokok eceran atau pun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan akan hantam rantai pendapatan di sektor tembakau.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terjadi deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024 secara month to month (mtm). Deflasi pada Juli merupakan yang terdalam dibandingkan Juni 2024.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
INFLASI umum terus melambat menjadi 2,51% secara year on year (yoy) pada Juni 2024. Ini turun dari 2,84% (yoy) pada Mei 2024.
Aparsi ketar-ketir akan kehilangan omzet triliunan rupiah dari aturan larangan penjualan produk tembakau atau rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved