Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh minus 3,1%. Hal ini lantaran adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran covid-19.
Angka pertumbuhan itu mengalami penurunan tajam bila dibandingkan pada kuartal I yang masih tumbuh positif di angka 2,97%.
"Untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh positif (di kuartal II) itu menjadi hal yang sangat menantang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Selasa (16/6).
Ani, sapaan karib Sri Mulyani menambahkan, pemerintah masih berpegang pada skenario pertumbuhan ekonomi di angka minus 0,4%. Itu didasari pada harapan akan terjadi pemulihan di kuartal III dan mulai membaik di kuartal IV.
Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus tersebut sedianya terjadi di berbagai negara dunia. Ani mengatakan, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk menghindari pemburukan ekonomi yang lebih dalam.
"Upaya pemerintah seksrang adalah bagaiaman kita bisa memitigiasi risio yang down-side-nya sudah sangat dalam agar tidak memburuk," tuturnya.
Baca juga: DPR Minta RAPBN 2021 Antisipasi Risiko Ketidakpastian Covid-19
"Policy maker bertujuan kembuat kontraksi itu menjadi pemulihan. Kita akan gunakan semua instrumen kita untuk membalikkan semua kontraksi di kuartal II menjadi pemulihan," tambahnya.
Sentimen global di pasar keuangan Indonesia, imbuh Ani, telah menuju ke arah positif. Itu terlihat dari perubahan yang terjadi di Mei 2020 dibanding bulan-bulan sebelumnya. Itu disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi.
Begitu pula dengan tren pemulihan harga minyak dunia yang mulai merangkak naik ke kisaran US$40 ber parel. Namun, diakui Ani, kondisi tersebut masih amat dinamis karena perkembangan covid-19 di dunia.
"Sentimen ini masih sangat rapuh. Begitu muncul indikasi outbreak kedua maka ini akan volatile lagi. Stabilitas makro dan confidence ini akan kita capture dalam momentum memulihkan ekonomi di kuartal III," pungkas Ani. (A-2)
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved