Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mendorong Provinsi Gorontalo mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi pascapandemi covid-19, mengingat kasus terkonfirmasi positif covid-19 di provinsi itu rendah.
Cepatnya pemulihan diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi karena faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur sehingga roda perekonomian bisa segera berputar dengan kapasitas penuh.
"Risiko penularan di Gorontalo sangat rendah sampai saat ini. Mudah-mudahan Gorontalo bisa memimpin Indonesia Timur dalam pemulihan ekonomi," ujar Suharso melalui siaran pers, Selasa (28/4).
Suharso juga berharap Gorontalo dapat melakukan transformasi sosial ekonomi yang didukung SDM berkualitas, salah satunya dengan menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan. Di 2019, jumlah penduduk miskin Gorontalo di daerah perkotaan mencapai 4,21%, sementara di daerah pedesaan 23,79%.
"Persentase penduduk miskin di Gorontalo sudah turun setiap tahunnya, sudah baik. Kalau bisa, diturunkan lebih tajam lagi," ujar Suharso.
Transformasi tersebut, lanjutnya, perlu didukung dengan kualitas SDM yang terampil. Sayangnya, usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih cukup rendah. Hingga 2018, hanya Kota Gorontalo yang telah memiliki angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang baik, sementara di kabupaten lain tercatat masih rendah.
Untuk mempercepat pembangunan SDM, Suharso merekomendasikan Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
"Layanan kesehatan harus diisi dengan dokter dan sembilan jenis tenaga kesehatan harus dimiliki di seluruh Puskesmas di Indonesia. Sayangnya, sangat jarang Puskesmas yang memiliki ini. Hanya 18 persen yang memiliki pelayanan ini, termasuk Gorontalo, tidak ada Puskesmas yang memenuhi syarat. Padahal, alat kesehatan cukup banyak," terangnya.
Meski demikian, Menteri Suharso berharap dengan adanya rumah sakit yang akan dibangun di Gorontalo bisa meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Peran pemerintah daerah juga penting untuk memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan APBD dan dana desa untuk mitigasi dampak covid-19. Tidak hanya untuk bantuan sosial, dana ini juga dapat digunakan untuk stimulus padat karya di pedesaan.
Suharso juga mendorong Gorontalo untuk menjaga ekonomi lokal, terutama di sektor pangan untuk mengantisipasi prediksi kelangkaan pangan pasca pandemi Covid-19. "Stimulus permodalan bagi sektor industri pangan perlu diberikan, terutama untuk peserta UMKM," tuturnya.
Dengan potensi yang dimiliki saat ini, Kementerian PPN/Bappenas optimistis ekonomi Gorontalo dapat bangkit. Ekonomi Gorontalo di 2021 ditargetkan dapat tumbuh pada rentang 5,6% hingga 6,8%. Pertumbuhan tersebut diiringi dengan penambahan lapangan kerja baru sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka dapat turun menjadi 5,7% dan Tingkat Kemiskinan dapat ditekan menjadi 14,1%. (E-1)
Penguatan sislognas dapat dicapai di antaranya melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan proyek pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
PT Waskita Karya mengungkapkan pembangunan Bendungan Jlantah dan Jragung di Jawa Tengah mencapai 86,09%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Menjelang usia perusahaan yang ke-33, PT Surveyor Indonesia mengukuhkan komitmen untuk mengambil peran dalam upaya menjaga pertumbuhan nasional.
The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara.
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved