Indonesia Ditawari Gas Impor Murah

MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut sudah ada negara di Timur Tengah yang menawarkan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri dengan harga US$4 per million british thermal unit (mmbtu) dan US$0,5 untuk ongkos pengiriman.

"Jika pemerintah akhirnya mengambil opsi impor gas, sudah ada negara yang menawarkan kepada kami sampai ke pelabuhan di Indonesia itu US$4. Let's say ongkos kirimnya US$0,5, jadi US$4,5 yang harus dibayar. Saya belum bisa bilang, yang pasti Timur Tengah," kata Menperin di Tangerang, Banten, kemarin.

Hal itu disampaikannya untuk menjadi bahan pertimbangan kementerian terkait dalam menuntaskan persoalan mahalnya harga gas bagi industri di dalam negeri.

Tiga opsi penuntasan sudah disiapkan. Pertama, penurunan atau penghapusan porsi gas pemerintah. Kedua, kewajiban badan usaha pemegang kontrak kerja sama untuk menyerahkan sebagian gas kepada negara atau DMO (domestic market obligation) diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Opsi ketiga, membuka keran impor untuk gas industri.

Menperin menegaskan, dengan tawaran harga US$4 per mmbtu, industri akan semakin efisien dengan harga gas yang lebih murah.

Kemenperin telah menghitung, jika harga gas bumi US$4 per mmbtu, itu akan menurunkan penerimaan negara sebesar Rp53,86 triliun, tetapi akan meningkatkan penerimaan berbagai pajak dari industri turunannya sebesar Rp85,84 triliun.

"Dari sisi penerimaan negara, memang akan berkurang. Di sisi lain, impor juga ada risiko neraca perdagangan. Namun, ke depan pendapatan akan dua kali lipat lebih besar," ujar Menperin.

Agus berharap, apabila terdapat gas seharga US$4,5 per mmbtu di dalam negeri, produsen gas lainnya juga turut menurunkan harga untuk industri.

Pilihan terakhir

Kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat untuk menindaklanjuti perintah Presiden pada Senin (6/1) lalu agar harga gas untuk industri segera diturunkan.

Dari ketiga opsi penuntasan yang disiapkan, kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, opsi impor gas tidak menjadi prioritas, tetapi menjadi pilihan terakhir pemerintah.

"Dari tiga alternatif, kita ambil dulu opsi penurunan atau penghapusan porsi pemerintah dan opsi pemberlakuan DMO. Kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya," ujarnya di Jakarta.

Dijelaskanya lebih lanjut, opsi pengapusan jatah pemerintah sangat mungkin untuk diterapkan. Meskipun hal itu akan mengurangi pendapatan negara dari sektor gas industri, di sisi lain harga gas yang kompetitif juga bisa meningkatkan pertumbuhan industri Tanah Air yang kemudian akan berdampak pada penerimaan negara.

Untuk opsi kedua, lanjutnya, juga akan dievaluasi mengingat DMO bisa menghambat impor. Opsi tersebut juga dinilainya tidak berdampak besar terhadap sektor gas itu sendiri. (Ant/E-2)