Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRODUSEN minyak sawit di Tanah Air mengungkapkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menandakan produk sawit sudah berkelanjutan ternyata tidak mampu meningkatkan penjualan terutama di kawasan Eropa.
Padahal, negara-negara di Benua Biru adalah pihak yang sangat vokal dalam menyuarakan sawit harus memiliki sertifikasi berkelanjutan.
"Tetapi, ketika produsen sudah memenuhi prinsip dan kriteria berkelanjutan, mereka masih juga melakukan diskriminasi," ujar Pengamat Perkelapasawitan Maruli Gultom melalui keterangan resmi, Rabu (27/11).
Bersertifikat atau tidak, komoditas sawit tetap dipandang buruk bagi sebagian orang di Benua Biru. Hal itu terjadi karena sudah masifnya kampanye negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak setempat.
Baca juga: Sertifikasi Bisa Jadi Jalan Keluar Polemik Minyak Sawit
Isu-isu lingkungan dan tenaga kerja diangkat menjadi topik utama untuk mendiskreditkan industri sawit.
"Padahal, penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan melainkan karena murni persaingan. Produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari tidak mampu bersaing dengan kelapa sawit. Akhirnya mereka main kotor," tuturnya.
Adapun, Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih menyatakan kebijakan sertifikasi RSPO adalah wujud ketidakadilan dalam industri minyak nabati.
Pasalnya, komoditas penghasil minyak nabati lain tidak dipaksa untuk memiliki sertifikat berkelanjutan. Padahal, kelapa sawit memiliki tingkat produktivitas paling tinggi ketimbang rapeseed atau bunga matahari.
"Padahal kewajiban sustainability ini bersifat global, menyeluruh, baik dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun platform SDG’s," ungkap Bungaran.(OL-5)
HARGA komoditas energi Indonesia pada tahun ini terutama di kuartal kedua ini terlihat sudah mengalami rebound, namun terbatas. Hal Ini terlihat pada harga komoditas utama ekspor
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
Pemerintah dinilai gagal membangun tata produksi industri minyak kelapa sawit. Padahal, menurutnya Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia.
Dari 24 invensi yang divaluasi, 16 invelis di antaranya telah dinyatakan lolos seleksi Grant Riset Sawit 2021-2023
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai (BC) Tipe B Batam, Evi Octavia, menargetkan penerimaan di tahun ini sebesar Rp659,45 miliar.
Neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2024 diproyeksikan mengalami surplus senilai US$1,57 miliar.
NEGARA yang bergabung dalam dewan negara produsen minyak sawit, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menegaskan akan memperjuangkan usaha petani kecil sawit
Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE) sangat diskriminatif dan dapat merugikan para petani kecil di Indonesia.
“Saya juga meminta agar negara Uni Eropa menghilangkan kebijakan diskriminatif terhadap sawit dan mendukung kebijakan sustainable palm oil Indonesia,"
Dalam waktu dekat, Indonesia dan Malaysia selaku anggota CPOPC, akan melawat ke Uni Eropa untuk menyampaikan penjelasan mengenai ekosistem kelapa sawit yang berkelanjutan.
BENTROKAN, penggerebekan, dan pembunuhan salah satu jurnalis, hanya sedikit serpihan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina selama 2022. Kutukan, kecaman dunia tidak digubris Israel.
Selama ini kelapa sawit Indonesia telah diperlakukan berbeda dengan produk minyak nabati lainnya di Kawasan Uni Eropa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved