Norwegia Apresiasi Kebijakan Perikanan Indonesia

DALAM pertemuan High Level Panel (HLP) for a Sustainable Ocean Economy yang merupakan bagian dari Sidang Umum PBB ke 74 di Markas Besar PBB New York, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan laut saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan.

Misalnya, praktik IUU Fishing dan dampak perubahan iklim. Berkat koalisi negara HLP, IUU Fishing menjadi komitmen para pemimpin anggota G20 pada tahun ini. Ke depan, dia menekankan bahwa Indonesia menyoroti tiga prioritas terkait pengelolaan laut yang berkelanjutan.

"Pertama, mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut. Indonesia, dalam hal ini telah megurangi 20% sampah plastik pada 2019, dari target keseluruhan sebesar 75% pada 2025. Kedua, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Komitmen dalam memerangi IUU Fishing dan kejahatan perikanan terorganisir harus dipertegas. Ketiga, kita harus mengarusutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim. Indonesia menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut," papar JK, sapaan akrabnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/9).

JK mendorong agar seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama. Ia berharap, koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan hingga generasi mendatang.

"Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan," tegas JK.

Dalam kesempatan lain, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg menyampaikan pernyataan kepada beberapa media nasional Indonesia yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Erna yang memprakarsai pembentukan HLP menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia yang telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi laut berkelanjutan pada periode pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya dalam memberantas IUU Fishing.

"Menurut kami, Indonesia adalah contoh negara yang berhasil memberantas illegal fishing dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan itu dikarenakan pemerintah menaruh perhatian khusus dan menerapkan aturan yang keras terhadap pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir," tuturnya.

Ia mengatakan, praktik IUU Fishing membuat nelayan lokal sulit untuk mendapatkan ikan. Selain itu, harga jual yang didapat oleh para nelayan pun menjadi rendah. Untuk itu, Erna sepakat bahwa praktik IUU Fishing harus dibasmi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ia pun mengapresiasi kebijakan perikanan Indonesia yang menaruh perhatian pada keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

"Saya rasa, masyarakat Indonesia harus senang dengan kebijakan perikanan yang telah dibuat pemerintahannya saat ini. Itu adalah kebijakan jangka panjang yang sangat baik untuk seluruh masyarakat yang bekerja dan mendapatkan penghidupan dari laut," ujar Erna.

Selama beberapa tahun terakhir, Norwegia menjalin kerja sama dengan Indonesia di sektor penyelamatan hutan dan sektor pemberantasan IUU Fishing. Langkah ini telah berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, Erna merasakan pentingnya keterlibatan Indonesia untuk bergabung dalam HLP.

"Norwegia memiliki kerja sama yang baik dengan Indonesia. Saya juga pernah mengunjungi Presiden RI di kantornya. Salah satu isu paling penting yang kami bicarakan ialah tentang laut dan penyelamatan hutan. Terkait isu laut, kita ingin Indonesia ikut serta dalam HLP karena kerja sama yang sudah kita jalin selama ini, terutama dalam memberantas IUU Fishing," tutur Erna.

Selama ini, Norwegia memberikan dukungan teknologi dan capacity building untuk memberantas IUU Fishing. Selain itu, Indonesia dan Norwegia saling bertukar informasi untuk memberantas kejahatan perikanan lintas batas yang terorganisir.

"Keberhasilan menangkap beberapa kapal buronan internasional oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah buah dari kerja sama itu," tambah Menteri Susi.

Menindaklanjuti kerjasama yang baik dalam upaya memberantas IUU Fishing, Norwegia mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan laut seperti sampah plastik yang mengotori laut dunia saat ini bersama dengan 14 negara yang tergabung dalam HLP.

"Indonesia adalah negara dengan wilayah laut yang sangat besar. Keindahan pulau-pulau dan lautnya luar biasa. Sayangnya, kita melihat permasalahan sampah plastik dan lainnya," ujar Erna.

Ia mengatakan, Norwegia memiliki kesamaan dengan Indonesia sebagai negara berbasis laut. Dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan penghidupan dari laut, ia mengajak Indonesia untuk memanfaatkan laut secara berkelanjutan. Memastikan bahwa sebagai masyarakat dunia tidak menghabiskan sumber daya ikan yang ada, tidak mencemari laut, dan mengelola laut secara berkelanjutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

"Apabila berlibur ke Indonesia, kita tidak ingin melihat laut yang penuh dengan sampah plastik. Kita juga tidak ingin memakan ikan yang mengandung plastik," ucapnya.

Erna juga menyampaikan bahwa HLP harus dapat menunjukkan keterkaitan antara laut dengan perubahan iklim.

"Dokumen Call to Ocean-Based Climate Action yang diluncurkan oleh HLP dalam UN Secretary General Climate Action Summit tidak hanya menunjukkan keterkaitan laut dengan perubahan iklim, tapi juga kontribusi laut untuk mengatasi dampak perubahan iklim," tutur Erna.

Studi terbaru yang diluncurkan oleh HLP menunjukkan bahwa aktivitas di laut berperan penting untuk mengurangi 20% emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim dunia di tahun 2050. Beberapa di antaranya dengan mengurangi carbon footprint transportasi laut dan merestorasi hutan bakau (mangrove).

Pada Juni 2020, HLP akan menghasilkan tiga produk, yakni Blue Papers (Artikel Ilmiah tentang Laut), Scientific Synthesis Report (Sintesis Laporan Ilmiah), dan Summary of Recommendations (Ringkasan Rekomendasi-Rekomendasi).

baca juga: Surat Berharga Korporasi Diaktifkan

"14 negara yang tergabung dalam HLP akan menghasilkan laporan ilmiah. Akan ada 16 Blue Papers yang akan dihasilkan dalam 3-5 bulan mendatang. Selanjutnya, kita akan membuat laporan berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang sudah terkumpul. Kemudian, kita akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan menyampaikannya di UN Ocean Conference ke-2 di Lisbon tahun 2020. Lalu, tentu saja kita juga akan mengajak masyarakat untuk membangun platform politik untuk menindaklanjutinya," pungkas Erna. (OL-3)