Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERANG dagang yang kini tengah terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan memberi dampak negatif langsung terhadap industri kelapa sawit.
Dampak itu akan menyerang harga sehingga diyakini akan semakin melemah dalam beberapa periode ke depan.
"Bagaimana bisa menyerang harga? Karena sekarang minyak nabati asal AS, minyak kedelai, harganya sudah turun sampai 50%. Kalau harga minyak kedelai jatuh, harga minyak sawit juga akan terus tertekan," ujar Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Rabu (15/5).
Maka dari itu, ia mengimbau pemerintah untuk merumuskan strategi yang lebih baik lagi dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa terus mengandalkan biodiesel sebagai senjata utama penjualan sawit.
"Biodiesel berbahan baku sawit itu sudah digagas sejak 2007. Itu visi 2020 tapi 2018 sudah terealisasi. Maka itu sekarang harus ada road map baru untuk sawit, tidak melulu biodiesel," jelas Bayu.
Ia juga mengungkap alasan lain mengapa Indonesia harus segera beranjak dari zona nyaman biodiesel. Dalam tiga puluh tahun ke depan, industri-industri otomotif diyakini sudah sangat maju dengan pengembangan mobil tanpa mesin bakar atau zero emision.
"Kalau sudah tanpa mesin bakar, ya mereka tidak akan pakai BBM. B100 tidak akan lagi digunakan. Toyota pun sudah mencanangkan target itu dan progresnya berjalan," tuturnya.
Baca juga: Indonesia Bidik Pasar Sawit selain Uni Eropa
Ia juga menyebutkan beberapa kota-kota besar di Eropa kini sudah akan mulai melarang penggunaan kendaraan bermesin diesel. Bahkan, di Coppenhagen, Denmark dan London, Inggris, sudah keluar wacana tentang pelarangan penggunaan penggunaan mobil.
"Jadi kalau jumlah kendaraan semakin menyusut, konsumsi BBM pasti akan berkurang."
Sebagai solusi, pemerintah bisa memanfaatkan minyak sawit mentah sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Tetapi, itu tentu membutuhkan sistem logistik yang sangat terintegrasi.
"Selain itu, minyak sawit juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi plastik. Plastik kan itu asalnya dari minyak, minyak sawit ya minyak, bahkan bisa buat bahan bakar, jadi secara teori itu sangat bisa. Jika itu terealisasi, permintaan pasti akan sangat membludak dan harga bisa kembali terangkat," tandasnya. (OL-7)
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolahÂ
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved