Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Sentral Mitra Informatika (SMI) bersama dengan Hewlett Packard meluncurkan prog-ram managed printing solution (MPS) untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan.Direktur Utama PT SMI Josephine Handayani menjelaskan, melalui program MPS, perusahaan tidak perlu memiliki aset printer sehingga tidak ada biaya depresiasi. Perusahaan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perawatan printer dan membayar biaya cetak sesuai jumlah kertas yang dicetak. "Dengan program MPS ini, perusahaan cukup membayar biaya sewa tiap bulan," ungkap Josephine melalui keterangan resminya, kemarin.
Enterprise Sales Director HP Leonny Kosasih menambahkan perusahaan pun tidak perlu menyimpan stok tinta dan toner di kantor. Apabila printer memiliki peranti lunak, perusahaan bisa mengatur printing sesuai kebutuhan.
Baca Juga: Efek Pembangunan Infrastruktur Ciptakan Ekonomi Baru
"Teknologi HP juga menawarkan fitur-fitur keamanan untuk perlindungan dokumen perusahaan," ujar Leonny.Corporate Secretary PT SMI Teddy Pohan mengakui program MPS membantu secara operasional dan finansial perusahaan. "Solusi MPS ini bisa menghemat pengeluaran perusahaan hingga 40%-50%," katanya. (E-3)
HID merilis Security and Identity Report 2026 yang mengungkap 7 tren utama keamanan global, mulai dari biometrik hingga integrasi identitas fisik-digital.
Gangguan sistem atau downtime menjadi ancaman serius bagi produktivitas perusahaan. Simak solusi infrastruktur IT dari PT Nusa Network Prakarsa.
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Pemprov DKI Jakarta tegas tindak perusahaan pelanggar THR 2026. Sanksi mulai teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Cek cara lapor di Posko THR di sini!
DALAM rangka memperkuat penetrasi pasar dan memaksimalkan potensi pembiayaan di wilayah Jawa Barat, PT Shinhan Indo Finance (SIF) mengoptimalkan kembali operasional Kantor Cabang Bandung.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved