Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH sudah menyiapkan tiga opsi skema untuk membantu menurunkan tarif tol Trans Jawa yang dianggap masih terlalu mahal oleh beberapa pihak, terutama pengusaha angkutan logistik.
Tiga opsi tersebut adalah perpanjangan masa konsensi, penurunan pajak badan bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan subsidi tunai.
Menanggapi tiga opsi tersebut, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji terlebih dahulu opsi mana yang paling efektif untuk dilakukan.
"Tiga opsi itu kita masih butuh kajian dulu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (12/2).
Terlepas dari tiga opsi yang tengah digodok oleh pemerintah tersebut, Bhima menyampaikan ada opsi lain yang bisa digunakan sebagai jalan tengah terkait polemik mahalnya tarif tol Trans Jawa itu.
Baca juga : Trans-Jawa Sepi Imbas Perilaku Pengusaha dan Pengemudi Truk
Pertama, split subisidi yaitu subsidi untuk truk angkutan logistik ditanggung sebagian oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah yang dilalui jalur tol misalnya di daerah Cikampek dan mendapatkan pendapatan daerah dari kawasan industri bisa mengalokasikan dana subsidi dari APBD. Porsinya asal jangan memberatkan APBD," kata Bhima.
Dalam opsi tersebut, subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik bisa sebesar 70%, sementara pemda sebesar 30%.
Opsi kedua, kata Bhima, pemerintah bisa melakukan subsidi silang yaitu tarif untuk pengguna kendaraan pribadi dinaikkan untuk subsidi bagi tarif angkutan logistik.
"Secara esensi fungsi jalan tol adalah menekan biaya logistik barang. Pendapatan dari kendaraan pribadi merupakan imbas turunan saja. Jadi fungsi tol harus dikembalikan ke tujuan awal yakni tarif semurah mungkin untuk angkutan logistik. Jangan dibalik," terang Bhima.
Hanya saja, dikatakan Bhima, opsi pertama lah yang paling mungkin untuk diterapkan oleh pemerintah. "Opsi pertama. Pemda dan pemerintah pusat urunan untuk kasih subsidi tarif truk," pungkasnya. (OL-8)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan driver ojol akan tarif murah
Promo bertepatan di HUT ke-497 Kota Jakarta yang mengusung tema Jakarta kota global berjuta pesona.
TARIF pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 ditetapkan sebesar 0,5%, sesuai pasal 34 beleid tersebut.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, telah mengeluarkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved