Rekomendasi Komnas HAM untuk Bekukan Sepak Bola Tanah Air Bisa Dianggap Sebagai Intervensi

MANTAN Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Djoko Pekik menilai pembekuan kompetisi sepak bola yang direkomendasikan Komnas HAM bisa berdampak terhadap datangnya sanksi FIFA. Menurut dia, FIFA bisa menafsirkan desakan itu sebagai bentuk dari intervensi.

Sebelumnya, Komnas HAM mendesak PSSI membekukan semua aktivitas sepak bola usai Tragedi Kanjuruhan, yang merenggut 135 korban jiwa. Pembekuan aktivitas sepak bola di Indonesia perlu dilakukan agar PSSI punya waktu leluasa untuk melakukan sertifikasi kepada perangkat pertandingan.

Namun, rekomendasi itu dinilai Djoko Pekik dikhawatirkan menjadi bentuk intervensi kepada keberlangsungan ekosistem sepak bola Tanah Air yang muaranya dapat mengundang sanksi FIFA.

Baca juga: LPSK Beri Perlindungan Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan

“Paling tidak kita khawatir FIFA bisa menganggap hal ini sebagai bentuk intervensi,” kata Djoko Pekik dalam keterangan resmi, Sabtu (5/11).

Oleh karena itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY ini menegaskan solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah saat ini adalah Kongres Luar Biasa (KLB). 

Dari KLB tersebut, harapannya, terjadi reformasi total baik lembaga hingga program khususnya untuk akselerasi pembangunan sepak bola modern yang bisa membawa prestasi dunia.

Menpora Zainudin Amali sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan KLB yang akan dilakukan PSSI, termasuk juga tidak akan melakukan intervensi apapun.

Sementara itu, hasil dari investigasi Komnas HAM telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi. 

Selain meminta agar PSSI membekukan seluruh pertandingan sepak bola mereka juga agar PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan dan keselamatan, kode disiplin, perjanjian kerja sama dengan pihak terkait dengan pertandingan sepak bola.

Komnas HAM juga meminta PSSI agar bekerja sama dengan klub untuk pembinaan suporter. Kemudian PSSI juga perlu bertanggung jawab secara kelembagaan atas tragedi tersebut dan mematuhi proses hukum.

Lalu, PSSI diminta memperhatikan indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan dan keselamatan serta ketersediaan infrastruktur sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pertandingan. (OL-1)