Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JUMLAH pendaftar calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai turun drastis pada H-1 penutupan pendaftaran. Pendaftar capim sejumlah 160 orang dan Dewas 121 orang tercatat per Minggu, 14 Juli 2024, pukul 11.18 WIB.
"Betul, menurun drastis," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7).
Boyamin membandingkan dengan pendaftar capim KPK periode sebelumnya. Pada 2019 saja, lanjut dia, pendaftar mencapai 376 orang.
Baca juga : Pahala Nainggolan Dilai Punya Nilai Tambah dalam Seleksi Calon Pimpinan KPK
"Tahun 2015 pendaftar 400. Jadi sekarang masih kalah jauh," ucap Boyamin.
Dia juga menilai bahwa panitia seleksi (pansel) capim dan Dewas KPK tak independen. Terlebih juga tak ada upaya dari pansel untuk jemput bola ke figur yang dipandang layak untuk ikut seleksi.
"Juga gagal jemput bola. Pansel juga tidak berani umumkan pendaftar, artinya pansel tidak percaya diri," ujar Boyamin.
Sedangkan, Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh menepis bahwa pihaknya tak jemput bola. Menurut dia, langkah itu sudah dilakukan.
"Dari awal sudah dilakukan itu sih, prosedur standar," ucap Yusuf saat dikonfirmasi. (Z-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved