Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons pernyataan DPR RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyebut Kominfo tak membackup data.
Diketahui, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti tidak adanya backup Pusat Data Nasional (PDN) atas serangan siber yang telah berlangsung sepekan terakhir.
Kemudian, Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian juga menyebut masalah utama peretasan adalah utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data.
Baca juga : Muncul Petisi Mundur dari Kursi Menteri, Menkominfo Budi Arie: Ah Biar Aja
Hal itu diungkapkan keduanya saat raker bersama Komisi I, Kominfo dan BSSN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Menanggapi itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa yang seharusnya membackup data adalah tenant dari kementerian lembaga masing-masing.
“Yang membackup data itu harusnya tenant-nya kementerian lembaga,” ujar Budi Arie, Kamis (27/6).
Baca juga : Besok, Menkominfo Lapor ke Presiden Jokowi Kasus Penyerangan PDNS
Namun, Budi Arie membantah bahwa dirinya tidak menyalahkan kementerian lembaga.
“Enggak, enggak (menyalahkan kementerian lembaga),” terangnya.
Perihal BSSN yang mengaku sudah memperingatkan Kominfo terkait ada ancaman ransomware, Budi mengaku seharusnya hal itu jadi tanggungjawab semua.
Baca juga : Menkominfo Wajibkan Kementerian dan Lembaga Miliki Backup Data
“Ini kan semua menjadi tanggung jawab kita lah untuk segera memulihkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburia menanggapi gangguan terhadap server PDN. Menurut dia, terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.
Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lock bit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas dan layanan keimigrasian menjadi yang paling terdampak.
Baca juga : BSSN Anggap tak Ada Pencadangan Data Akibat Tata Kelola, Komisi I DPR RI: Itu Kebodohan
Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.
Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.
"Iya menurut tim (minta) USD8 juta," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. (Z-8)
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, memerlukan waktu yang panjang.
MESKI pemerintah telah berusaha melakukan upaya untuk mencegah agar tidak menjadi korban serangan siber, hasilnya sepertinya tidak banyak berarti.
Pengunduran diri yang dilakukan Ditjen Aptika Semuel A Pangerapan diharapkan bisa ditiru oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Melindungi perangkat Android Anda dari ancaman keamanan seperti malware, virus, dan pencurian data adalah hal yang sangat penting. Berikut adalah 10 aplikasi keamanan terbaik.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved