Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan komentar negatif terhadap komisioner Lembaga Antirasuah periode saat ini. Sebab, banyak polemik yang terjadi dan membuat publik menjadi heboh.
“Memang terus terang saya katakan, saya juga lama di KPK, ini lah yang paling tidak mengenakan, ini lah kejadian-kejadian yang sekarang ini, periode sekarang ini, tidak sangat mengenakan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean berdasarkan keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Rabu (22/5).
Komentar itu didasari penilaiannya terhadap banyaknya komisioner KPK yang sudah menjabat. Tumpak diketahui sudah bergabung dengan Lembaga Antirasuah sejak 2003.
Baca juga : Pernyataan Nurul Ghufron yang Seret Alexander Marwata Dinilai Buktikan 2 Komisioner KPK Bermasalah
“Saya orang KPK yang pertama, saya jujur saja mengatakan ini, tidak mengenakan, sekian tahun kita sudah bekerja di KPK ini,” ujar Tumpak.
Polemik di Lembaga Antirasuah dinilai memuncak saat Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas di tengah proses pemeriksaan dan persidangan etik. Menurut Tumpak, dia dan rekan kerjanya sudah bekerja dengan semestinya.
“Kalau saya dipanggil polisi, itu lah pertama kali aku di dengar oleh polisi,” ucap Tumpak.
Baca juga : Alexander: Pungli Rutan Sudah Terjadi Sejak Lama
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuka suara soal komentar Tumpak. Menurutnya, kerja di Lembaga Antirasuah memang tidak enak.
“Perasaan itu saya dari dulu juga kalau di sini enggak enak,” ucap Alex di Gedung Merah Putih KPK.
Alex menerima komentar dari tumpak. Namun, klaim itu diharap tidak dilihat sebelah mata saja.
Baca juga : Nawawi Kritisi Dewas KPK Terkait Tuduhan Alexander Bahas Proyek Pupuk
Alex meminta penilaian dilihat dari segi penindakan dan pencegahan yang dilakukan KPK. Dia juga meminta kerja Lembaga Antirasuah yang membuat sistem kuat antar penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dilihat sebelum berkomentar.
“Jadi, jangan hanya bicara Merah Putih Gedung K4 KPK, tapi, kita bicara merah putih dalam pengertian Indonesia,” ujar Alex.
Menurut Alex komentar soal pemberantasan korupsi jika cuma melihat KPK merupakan penilaian sebelah mata. Sebab, lanjutnya, upaya yang sudah dibangun di Indonesia sangat luas.
“Jadi, menurut saya sih ya kalo kita hanya bicara masalah KPK itu terlalu kecil untuk bicara masalah korupsi,” ucap Alex. (Z-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
SEJUMLAH pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 diumumkan pada Rabu (24/7/2024).
SEBANYAK 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Seleksi ini merupakan tahapan awal.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjalankan tugas dengan profesional. Pansel harus berani mencegah intervensi politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved