Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berlindung di balik dukungan para aktivis 98 dalam menjawab isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada debat capres perdana yang digelar Selasa (12/12) malam. Prabowo disebut mencampuradukkan hubungan politik personal korban terhadap dirinya.
Pernyataan Prabowo ihwal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, utamanya soal kasus penculikan aktivis 1997-1998 adalah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan capres lain, yakni Ganjar Pranowo. Alih-alih menjawab pertanyaan Ganjar soal solusi menemukan kuburan korban yang hilang jika terpilih sebagai presiden, Prabowo justru menyoroti para aktivis yang saat ini membela dirinya.
Baca juga: Debat Capres Dinilai tidak Signifikan Ubah Angka Elektabilitas
Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyayangkan jawaban Prabowo karena dinilai telah mencampuradukkan hubungan politik personal korban. Padahal, upaya penuntasan pelanggaran HAM berat sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan pilihan politik korban.
"Alih-alih menjawab dengan mengemukakan strategi yang akan dilakukan untuk menuntaskan kasus, capres nomor urut 2 (Prabowo) justru berlindung di balik dukungan aktivis 98 kepadanya," kata Dimas melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/12).
Baca juga: Prabowo Bosan Ditanya soal Pelanggaran HAM Berat
Penculikan aktivis 1997-1998 merupakan satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan negara melalui jalur yudisial. Kasus tersebut diangkat Ganjar saat diberi kesempatan bertanya kepada Prabowo dalam sesi debat capres semalam. Salah satu yang disoalkan Ganjar adalah dapat tidaknya Prabowo membantu menemukan kuburan dari korban yang hilang agar para orangtua korban dapat berziarah.
Menjawab pertanyaan itu, Prabowo justru melempar masalah itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar. Prabowo juga menliai pertanyaan Ganjar tendensius karena selalu mendapatkan pertanyaan serupa setiap lima tahun ketika dirinya berkontestasi dalam pilpres.
"Yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolisasi Mas Ganjar, menurut saya," ujar Prabowo.
(Z-9)
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam 24 jam terakhir, masyarakat internasional kembali menyaksikan serangan Israel atas kerumunan warga Gaza yang tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan.
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
ORGANISASI dan individu yang mengatasnamakan masyarakat sipil membuat petisi untuk calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
PENGAMAT militer dan pertahanan keamanan negara, Connie Rahakundini Bakrie datang dalam Aksi Kamisan ke-804 Deklarasi Masyarakat Sipil 'Selamatkan Demokrasi' di Di Taman Pandang Istana
AKSI Kamisan ke-804 digelar pada Kamis (1/2) di depan Istana Presiden Republik Indonesia. Aksi Kamisan yang telah berlangsung selama 17 tahun hingga kini belum direspon Presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved