Temui Jokowi di Istana, Ketum PBNU Tepis Bahas Politik dan Capres

KETUA Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/9). Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu hadir pukul 19.30 WIB. Pertemuan itu merupakan agenda internal presiden. Gus Yahya, menjelaskan kedatangannya untuk menyampaikan undangan terkait pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) NU yang akan diselenggarakan Agustus 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta.

Gus Yahya menegaskan tidak ada pembicaraan politik bersama presiden. Ia mengungkapkan pertemuan dengan presiden hanya mengobrol santai.

"Enggak ada sama sekali malah cuma guyon-guyon (bercanda). Cerita kiai yang agak lucu, seharian ini kan terlalu capek (presiden) ada 13 meeting (pertemuan) dengan berbagai tokoh internasional. saya cuma guyon-guyon saja, sebagian besar guyon saja," ujar Gus Yahya pada wartawan seusai pertemuan.

Baca juga: Ketum PBNU Temui Jokowi Malam-Malam di Istana

Ia menegaskan NU bisa memberikan sanksi bagi pengurus yang terlibat politik praktis namun mengatasnamakan organisasi keagamaan itu. Menurut Gus Yahya sudah ada dua kali pengurus yang terkena teguran karena melakukan deklarasi untuk dukungan calon presiden menggunakan kantor NU.

"Sudah, 2 kali kita laksanakan. bukan calon atas nama NU tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis langsung kita tegur. Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena mengadakan deklarasi capres di kantor NU," terangnya.

Baca juga: Saiful Mujani Sebut Pernyataan Gus Fahrur adalah Penegasan yang Bersifat Formal

Gus Yahya menjelaskan ia tidak mempermasalahkan anggota atau pengurus PBNU yang ikut politik. Tetapi tidak mengatasnamakan NU.

"Sebagai pribadi ikut ke sana, ke mari itu hak pribadinya kalau menggunakan lembaga tidak boleh," tuturnya.

Selain itu, Gus Yahya menegaskan tidak ada capres yang mengatasnamakan NU. Jika ada, ia mengatakan, itu bukan pengurus NU. Oleh karena bukan pengurus NU, terang Gus Yahya, PBNU tidak bisa menjatuhkan sanksi.

"Ya kalau ada capres yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU kami bisa mengatakan itu tidak benar. Kami tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," tuturnya.

Saat ditanya mengenai pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang sempat mengimbau agar masyarakat memilih calon yang tidak memecah-belah masyarakat, Gus Yahya mengatakan itu ajakan positif.

"Itu positif masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan tapi bisa langsung ke menterinya saya kan bukan jubir dia," tukasnya. (Ind/Z-7)