Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOALISI besar yang terdiri atas Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar memiliki tantangan besar dalam menentukan cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pasalnya ketiga partai, selain Gerindra sudah mengantongi kandidat cawapres masing-masing, seperti PKB yang ingin mengusung Cak Imin, PAN mendukung Erick Thohir dan Golkar dengan ketua umumnya Airlangga Hartarto.
"Masing-masing partai tersebut ingin mencalonkan cawapres terkait dengan coattail effect. Dengan ketumnya sebagai cawapres, diharapkan terasosiasi dengan partai asal cawapres tersebut," ujar pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli, Senin (14/8).
Dalam menentukan cawapres tentu perebutan pengaruh di antara ketiga partai tersebut. Hal itu juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan di kabinet nantinya.
Baca juga: Luhut: Sudah Jelas Golkar tidak Bisa Mencalonkan Presiden dan Wakil
Menurut Prof Lili, bila tidak ada titik temu atau kesepakatan terkait cawapres, maka koalisi ini bisa saja sangat lemah. Artinya kekuatan dukungan dari masing-masing partai bisa maksimal bila ada cawapres yang benar-benar memenuhi harapan ketiganya.
"Jika di antara mereka tidak ada titik temu terkait dengan posisi cawapres ini, tidak ada yang mengalah, bisa jadi kohesivitasnya lemah dan rapuh," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo Janji tak akan Kecewakan PKB, Golkar, dan PAN
Prof Lili menilai bahwa ketiga partai tersebut kurang mandiri dalam membangun koalisi. Hal itu lantaran adanya signal bahwa koalisi besar terbentuk atas arahan Presiden Joko Widodo.
"Partai politik terlihat juga kurang mandiri dalam membangun koalisi. Mereka dalam membangun koalisi ditengarai ada intervensi dari pihak luar atau kekuasaan," tandasnya. (Van/Z-7)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved