Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyebut jika benar Harun Masiku ada di Indonesia, maka akan mudah bagi KPK untuk melakukan penangkapan.
"Nah kalau itu benar ada di Indonesia, seharusnya KPK bisa lebih mudah untuk menangani kasusnya untuk bisa menangkap orangnya ya, legenda buronan korupsi ini harusnya bisa ditangkap dengan berbagai macam cara," kata Harun.
Ia mengungkap, KPK dapat memulai perburuan Harun Masiku dengan menggeledah tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyiannya, juga dapat memblokir rekening yang berkaitan dengan Harun Masiku.
Baca juga: Teka-teki Pencarian Harun Masiku yang Tak Kunjung Usai
Adapun upaya lain yang bisa dilakukan ialah dengan memanggil orang-orang yang diduga mengetahui tempat persembunyian terkait keadaan Harun. Sehingga jika dilakukan, maka akan mudah untuk melakukan penangkapan terhadap Harun.
"Kesuksesan dalam memburu Harun Masiku terjadi ketika Harun Masiku ditangkap. Saat ini 3 setengah tahun sudah, dan jejaknya makin lama makin tidak jelas, yang terbaru mengatakan bahwa berdasarkan data lintasan seharusnya Harun masiku kalau menggunakan paspornya itu ada di Indonesia," ucapnya.
Baca juga: Novel Baswedan: Harun Masiku Tak Akan Ditangkap Selama Firli Pimpin KPK
"Mengapa? sebab dengan tertangkapnya Harun masiku kita berharap itu menjadi pembongkar, pembuka kotak pandora terhadap kasus suap komisioner KPU yang terpending akibat Harun masiku melarikan diri," lanjutnya.
Yudi menegaskan, KPK harus dapat menangkap Harun Masiku sesegera mungkin. Ia berharap, KPK tidak akan menunda-nunda untuk melakukan penangkapan terhadap Harun.
"Sekali lagi ,bahwa Harun masiku harus segera ditangkap, jangan ditunda-tunda dan tertangkapnya Harun masiku menjadi bukti bahwa KPK serius untuk menuntaskan kasus suap terhadap komisioner KPU yang selama ini tertunda," tegasnya. (Z-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved