Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKSPONEN aktivis 1998 lintas kampus, lintas organ, dan lintas kota menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi untuk menyikapi permasalahan bangsa saat ini. Dalam kegiatan yang berguliri di bilangan Senayan, Jakarta, itu sekaligus menjadi momentum para eksponen aktivis 98 mengeluarkan maklumat kebangsaan.
Inisiator Konsolidasi aktivis 98, Dandi Mahendra, mengatakan, 25 tahun sejak revolusi 98 berlangsung masih banyak hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Dandi menyatakan bahwa para eksponen aktivis 98 telah gagal mengawal reformasi.
"Kami hanya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia serta meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa reformasi telah gagal kami kawal, sehingga situasi saat ini kita masih menemukan serat-serat yang sangat menyedihkan dalam konteks bertanah air, berbangsa dan bernegara," ucap Dandi ditemui usai acara, Rabu (20/5).
Baca juga : Jadi Kader Potensial NU, Erick Thohir Dijagokan Sebagai Cawapres
Dengan dinamika yang terus terjadi di Indonesia saat ini, yang mana telah menjadi tantangan dan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara, konsolidasi ini dikatakan Dendi juga sebagai ajang untuk kembali merapatkan barisan.
"Ini menjadi keperihatinan kami semua dan sekaligus menegaskan bahwa perjuangan kami belum selesai. Kami ingatkan kembali perjuangan kami belum selesai dan kami akan bangkit," tegas Dendi.
Baca juga : KPU Bakal Konfirmasi Status Pencalegan Aldi Taher
Sebagai bentuk ketegasan para eksponen aktivis 98 untuk kembali memperjuangkan kepentingan bangsa, mereka pun mengeluarkan maklumat kebangsaan yang berisi 8 poin penting.
Salah satu poin dalam maklumat kebangsaan itu termasuk menempatkan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap seluruh aspek, karenanya kasus korupsi perlu ditumpas sampai ke akar permasalahan yakni upaya pemiskinan pelaku kejahatan korupsi.
Poin lainnya yang juga disampaikan dalam maklumat tersebut yakni para eksponen aktivis 98 akan terus berjuang menegakkan supermasi sipil. Termasuk menolak hal-hal yang berpotensi menghadirkan kembali dwifungsi TNI dan dwifungsi Polri.
Dalam menindaklanjuti maklumat kebangsaan tersebut, nantinya para eksponen aktivis 98 akan terus melakukan konsolidasi kebangsaan dengan seluruh elemen dan komponen masyarakat. Mereka juga akan terus membuka ruang dialog kepada semua pihak untuk sama-sama berjuang demi penyelamatan bangsa.
"Kami tidak pernah berhenti sampai di sini dan kepentingan bangsa diatas segalanya, diatas kepentingan kelompok, pribadi, golongan dan apapun. Itu menjadi komitmen kami bersama," tukasnya. (Z-5)
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhanas) bakal menggembleng calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024.
Semangat kolaborasi dalam berkurban tentunya menjadi modal penting dalam memperkuat kembali pranata sosial yang mulai menipis di tengah-tengah masyarakat
Pendidikan pada dasarnya untuk meningkatkan logika dan ilmu yang bermanfaat. Gelar yang diraih dari pendidikan pun sah saja untuk dibanggakan.
BANGUN karakter generasi penerus melalui penguatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan untuk mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi
Lewat partai, Jokowi dinilai bisa turut menentukan arah masa depan bangsa.
Gus Miftah, mengingatkan tentang pentingnya dialog kebangsaan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di kalangan pelajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved