Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Partai NasDem tidak khawatir dengan upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang masih terus mencoba mengambil alih Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawi Taslim menganggap langkah tersebut tidak akan berimbas pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Poin saya, tidak perlu dikawatirkan berlebihan," ujar Hermawi saat dihubungi, Rabu (5/4).
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa polemik Partai Demokrat tidak berimplikasi pada NasDem yang berada dalam satu poros untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Langkah hukum itu harus dimaknai hal biasa.
Baca juga: Ketua Partai Demokrat se-Indonesia Tolak Kubu Moeldoko
"NasDem tidak memiliki kekawatiran sedikit pun karena Nasdem bukan pihak dalam perkara itu. Jadi tidak akan ada implikasi apapun terhadap Nasdem. Kedua, NasDem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bukan terhadap perorangan. Upaya hukum PK ini harus dimaknai biasa-biasa saja," jelasnya.
Hermawi menekankan bahwa PK adalah upaya hukum luar biasa yang sah dan sesuai dengan hukum acara. Umumnya, lanjut dia, para pihak yang berperkara cenderung berusaha menggunakan semua hak yang disediakan.
Baca juga: NasDem dan Demokrat Kompak Promosikan Anies Baswedan
"Jadi apa yang dilakukan oleh Moeldoko cs adalah usaha yang biasa saja, sesuatu yang tidak perlu dikawatirkan secara berlebihan oleh pihak manapun. Risiko berperkara adalah kalah dan menang, tidak ada seri," ujar Hermawi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko dan kawan-kawan masih berambisi merebut Partai Demokrat. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung.
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4). (Z-11)
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam pilkada DKI Jakarta.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved