Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pegerakan partai politik yang saling bersilahturahmi menunjukan situasi politik yang masih dinamis. Hal ini sekaligus menandakan peta koalisi untuk pemilu 2024 masih bisa berubah setiap saat.
Kondisi tersebut bisa dilihat dari pertemuan tokoh partai politik lintas koalisi, bahkan ada yang berseloroh membentuk Koalisi Lebaran Bahagia yang terdiri dari PPP, PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
“Artinya peta kolisi masih dinamis dan masih bisa berubah kapan pun saat ini formatnya belum jelas ada yang sudah usung tapi belum dapat kuota yang sudah punya tiket belum mengumumkan capresnya. Selama janur kuning belum melengkung itu bisa berubah setiap saat,” kata Ujang, saat dihubungi, Rabu, (15/3).
Baca juga: Koalisi Gendut Masih Bisa Terjadi Jelang Pemilu 2024
Menurutnya untuk mendukung pemerintahan yang efektif perlu dihadirkan dukungan dari koalisi besar. Sedangkan saat ini PDI Perjuangan masih dirundung dilema karena elektabilitas kadernya, Puan Maharani, masih rendah.
“Pemerintah efektif dan besar harus didukung koalisi yang besar. Semua kekuatan politik lain sangat menunggu PDIP dan PDIP dalam dilema karena elektabiltas Puan rendah dan Ganjar orangnya Jokowi,” kata Ujang.
Baca juga: KIB Dinilai Alot Tentukan Capres
Lebih lanjut dikatakan Ujang kemungkinan partai berlambang banteng itu baru akan mengumumkan pasangan calonnya pada waktu-waktu akhir jelang pendaftaran atau akan menunggu momentum 1 Juni.
“Soal pengumuman ada dua kemungkin di last minute agar peta kekuatan tidak terbaca itu permainan umum. Kemudian kedua bisa diumumkan 1 Juni karena momentum hari pancasila," tutur Ujang.
Terkait dengan Koalisi Lebaran Bahagia hal itu, Ujang berpendapat hanya sekadar cara memecah kebutuhan penyegaran bahwa politik tidak selalu harus serius.
(Z-9)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved