Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) Dahlan Watihellu mengatakan pembangunan infrastruktur maritim oleh Presiden Joko Widodo menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia.
Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur maritim yang dinilai tepat adalah tol laut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT). dan daerah lainnya.
“Infrastruktur maritim ini kalau disederhanakan namanya Tol Laut ya, yang saya lihat memang sangat berpotensi sekali untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” kata Watihellu saat dihubungi, Sabtu (19/11).
Baca juga : Jokowi Dinilai Bangkitkan Ekonomi lewat Infrastruktur Maritim
Dikatakan Watihellu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Dasar itu membuat Presiden Jokowi menghadirkan program Tol Laut.
“Indonesia ini sebagian besar adalah laut ya dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT, dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut,” ucapnya.
Watihellu juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi. Pasalnya, jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU, arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja.
Baca juga : Jepang Siap Bantu Penguatan Sektor Maritim di Indonesia
“Bagaimana tol laut tanpa sadar sebelum disahkan sebagai UU, saya kira tol laut itu bagian dari RUU Daerah Kepulauan, itu harus secepatnya disahkan itu. Pemerintah pusat sangat paham hal tersebut. Ini untuk pemerataan arah pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Anas Anwar Makkatutu mengagap infrastruktur maritim sebagai isu lama yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Untuk itu, sudah sangat tepat fokus pembangunan infrastruktur di bidang laut atau maritim.
“Kalau bicara maritim itu kan isu lama, dulu kan kita kenal dengan rencananya tol laut. Jadi, kalau memang melihat kondisi negara kita, yang terdiri atas pulau-pulau maka memang seharusnya fokus dalam pembangunan infrastruktur di bidang laut,” ujarnya.
Baca juga : Perbaikan Angkutan Laut Cegah Monopoli
Namun, menurut Anas Anwar, Pemeritah agak terlambat dalam memfokuskan program tersebut. Meski begitu, Anas Anwar mendukung Pemerintah untuk terus membangun infrastruktur maritim.
"Karena kan, kita ini negara kepulauan. Kalau menurut saya harusnya dari dulu. Tetapi, okelah. Tidak ada kata terlambat. Jadi, sekarang tinggal, kita tidak butuh lagi yang namanya wacana-wacana. Kita butuh action,” ungkapnya.
“Karena kan nenek moyang kita pelaut. Dan, kalau itu digerakkan pasti akan lebih mudah lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar daerah itu penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Sudah menjadi langkah tepat, tingga bagaimana actionnya,” tutupnya. (RO/OL-1)
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap lebih tegas saat membahas Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Upaya talent hub yang menghubungkan talenta maritim yang teruji dan terlatih sesuai kebutuhan industri di Indonesia hingga global.
Nusantara Ocean Week 2024 merupakan forum pemangku kepentingan kebaharian Indonesia untuk mengawal pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Menhub Budi Karya Sumadi optimistis program tol laut bakal berlanjut di masa pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program tol laut merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk melancarkan distribusi logistik antarwilayah, dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Direktur Pelni pantau langsung layanan penumpang kapal kelas ekonomi
Pertamina meminta kepada Kemenhub memverifikasi pembuatan rekomendasi penetapan daerah terlarang terbatas untuk memastikan keamanan dan keselamatan operasi kapal di perairan Indonesia.
Tol laut sebagai upaya meningkatkan perekonomian kedua daerah.
Faisal menuturkan pembangunan tol laut selain memudahkan mobilisasi juga mendorong kesejahteraan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved