Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate meminta PDI Perjuangan tidak menjalankan politik yang memecah belah.
Menurutnya, sejumlah pernyataan yang disampaikan politisi partai berlogo banteng terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) NasDem, sangat tidak dewasa, bahkan membahayakan.
"Demokratisasi itu harus segar, jangan memecah belah. Jangan menggunakan diksi yang berdampak pada polarisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Hindari seperti itu, dewasalah dalam berpolitik," ujar Johnny di Istana Kepresidenan, Selasa (11/10).
Baca juga: AHY Rancang Bertemu Anies lagi untuk Susun Langkah Strategis
Ketimbang mengurusi dapur partai politik lain, lanjut dia, sudah semestinya PDIP fokus membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang melanda negeri ini.
"Negara lagi berhadapan dengan banyak tantangan, tadi baru saja Sidang Kabinet. Presiden minta perhatikan betul agar Indonesia bertahan, tetap mampu mengatasi perubahan dunia yang begitu luar biasa membahayakan," pungkasnya.
Baca juga: Meski Usung Anies Sebagai Capres, NasDem Pastikan Tetap Kawal Jokowi Hingga 2024
Sebagai salah satu partai besar, menurutnya PDIP perlu menjaga langkah demokrasi secara berkualitas. Selama NasDem atau partai lain menjalankan politik sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
"Apalagi yang terkait dengan konstitusi, yang berkaitan dengan kewenangan prerogatif Presiden, kok malah ikut campur," imbuh Johnny.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Krsitiyanto mengisyaratkan NasDem sudah keluar dari koalisi pemerintahan Joko Widodo, karena mengusung Anies Baswedan sebagai capres.(OL-11)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved