Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERSANGKA pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo, disebut mengalami penyakit kejiwaan. Meski ada dugaan itu, namun Sambo tak serta merta bisa memanfaatkan Pasal 44 KUHP.
Pasal tersebut berbunyi orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila. Maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum.
"Masalah kejiwaan pada diri FS, mungkin saja. Tapi, bukan masalah kejiwaan yang membuat FS bisa memanfaatkan "layanan" Pasal 44 KUHP," kata ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, Jumat (16/9).
Reza mengatakan masalah kejiwaan pada Ferdy Sambo bukan gila melainkan psikopati (gangguan kepribadian antisosial) seperti kata Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Maka, ucap Reza, tepatnya Ferdy Sambo disebut sebagai kriminal dengan klasifikasi sangat berbahaya.
"Dia sebagai psikopat, memiliki kepribadian machiavellinisme yang diistilahkan sebagai dark triad: manipulatif, pengeksploitasi, dan penuh tipu muslihat," ungkap Reza.
Menurut Reza, kriminal-kriminal seperti itu sepatutnya dimasukkan ke penjara dengan level keamanan supermaksimum. Petugas penjaga diminta bukan dari staf biasa.
"Harus staf yang juga cerdas, berintegritas, dan punya jam terbang tinggi "melayani" napi ber-dark triad," tuturnya.
Baca juga: Kejagung Teliti Kembali Berkas Perkara Ferdy Sambo
Di samping itu, dia memandang pernyataan Komnas HAM bisa kontraproduktif. Reza mengatakan riset mutakhir menunjukkan psikopati bukan berakar sebatas pada dimensi perilaku ataupun kepribadian, tapi pada adanya bagian otak yang memang berbeda dari orang-orang nonpsikopat.
Dia menyebut bagian otak itu tanpa direkayasa, tidak bereaksi ketika diperlihatkan gambar atau tayangan kejam. Kondisi otak seperti itu, imbuh Reza, tuna perasaan.
"Karena menjadi psikopat ternyata bisa dipahami sebagai sesuatu yang terkodratkan, kondisi psikopati malah bisa dipakai sebagai salah satu bahan pembelaan diri," ucapnya.
Reza melanjutkan, gangguan kepribadian antisosial pada anggota polisi bisa terjadi. Menurutnya, pada anggota polisi, psikopati terbentuk dari subkultur menyimpang di dalam organisasi kepolisian itu sendiri serta mudahnya personel melakukan penyimpangan (misconduct) tanpa dikenai sanksi.
"(Kalau) FS mengacu pernyataan Komnas HAM sebagai orang yang jangan-jangan berkepribadian psikopat hanyalah individu dengan kejiwaan yang terganggu yang terciptakan dari kantornya sendiri. Termasuk ulah kantor yang terlanjur memberikan dia kekuasaan seluas-luasnya," tukas Reza.
Komnas HAM menduga Ferdy Sambo mempunyai masalah kejiwaan karena tega membunuh ajudannya sendiri, Brigadir J. Masalah kejiwaan itu adanya sifat superpower yang dimiliki Ferdy Sambo karena mempunyai jabatan ganda, yakni Kadiv Propam Polri sekaligus Ketua Satgassus Merah Putih.
Ferdy Sambo menjadi tersangka penembakan Brigadir J bersama empat orang lainnya. Dia memerintahkan ajudannya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Brigadir J.
Kemudian, dia menembak Brigadir J saat meregang nyawa. Lalu, menembakkan senjata Brigadir J ke dinding agar terlihat seperti baku tembak. Sambo merekayasa pembunuhan tersebut dan bersekongkol dengan sejumlah anggota Polri untuk menghilangkan bukti.
Istri Sambo, Putri Candrawathi juga terseret menjadi tersangka karena mengetahui skenario dan ikut menyaksikan saat iming-iming uang kepada Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf (asisten rumah tangga sekaligus sopir Putri). Ricky dan Kuat menjadi tersangka karena menyaksikan penembakan dan tidak melaporkan ke kantor kepolisian terdekat.
Kelima tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.(OL-5)
Kim Cheatle mendapatkan desakan dari partai Demokrat dan Republik untuk mengundurkan diri selepas rapat dengar pendapat, Selasa (23/7) WIB, terkait penembakan tersebut.
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
PELAKU penembakan terhadap Donald Trump diyakini telah teridentifikasi. Pria berusia 20 tahun itu bernama Thomas Matthew Crooks. Dia telah ditembak mati oleh Dinas Rahasia AS.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengecam keras penembakan terhadap calon Presiden dari Partai Republik, Donald Trump.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Polri menyatakan bahwa Bharada Richard Eliezer menjalani sanksi demosi selama satu tahun sejak ia mendapatkan putusan sidang etik pada Rabu (22/2) kemarin.
Terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa.
Romo Magnis Suseno akan dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/12)
Sebanyak 30 jaksa akan bergabung dalam tim penuntut umum dalam perkara pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat.
Kompol Baiquni Wibowo (BW) menjabat Kasubbagriksq Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri. Saat ini, dengan dugaan kode etik, BW dipindahkan ke Yanma Polri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan saat ini Putri, istri Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo, belum dapat dimintai keterangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved