Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ALIANSI Borneo Bersatu (ABB) meminta kepada para majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan hukuman setimpal kepada Edy Mulyadi dalam kasus ujaran kebencian. Rencananya, Edy Mulyadi akan kembali menjalani sidang putusan di PN Jakpus, Senin (12/7).
Putusan hakim, kata Juru Bicara ABB Rahmat Nasution Hamka harus mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat suku dayak.
" Jangan sampai putusan hakim dapat memicu dan memacu permasalahan baru, sehingga masyarakat suku bangsa dayak masih merasa terusik harkat dan martabatnya," ujar Rahmat lewat keterangannya yang diterima Minggu (11/7).
Kaus Edy, sambungnya, selalu menjadi perbincangan hingga di akar rumput maayarakat dayak. Mereka menunggu hasil akhir kasus tersebut.
Saat ini juga sudah mulai ada konsolidasi dari segenap komponen masyarakat suku bangsa dayak, baik dari berbagai kalangan dan daerah.
"Termasuk yang sudah langsung datang ke Jakarta menuju ke persidangan Pada hari Senin, maupun yang ada di daerah untuk memantau serta mengawal bagaimana putusan hakim yang akan diberikan pada EM," ujarnya.
Rahmat yang juga Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengingatkan agar kepada semua pihak khususnya majelis hakim agar dapat bertindak dengan penuh kearifan. Sehingga Kasus EM dapat jadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak lagi membuat pernyataan yg dapat melukai perasaan suku atau golongan tertentu.
Setelah ada putusan terkait hukum, ia menambahkan, segenap masyarakat suku bangsa dayak akan tetap membawa EM ke persidangan hukum adat di bawah koordinasi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).
"Hal ini dilakukan untuk mengembalikan marwah, harkat dan martabat suku bangsa dayak, sehingga tidak ada lagi rasa dendam sesama anak bangsa, tapi jadi pelajaran bagi kita semua," pungkasnya. (Ant/OL-8).
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan, dari Sabang hingga Merauk
Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengenakan pakaian adat Dayak saat mengikuti kirab budaya Nitilaku di Universitas Gadjah Mada (UGM),
Pemakaian mahkota dan baju kebesaran adat dayak dilakukan oleh Presiden MADN Marthin Billa, di Tanjungselor, Kalimantan Utara, Sabtu (9/12).
Nyelong tak kenal lelah dalam memperjuangkan pemberdayaan, perlindungan, kemandirian, dan keadilan perempuan dayak secara khusus dan masyarakat dayak secara umum.
CALON Presiden nomor tiga Ganjar Pranowo diangkat sebagai warga kehormatan adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Hal itu berlangsung saat Ganjar menghadiri acara ramah tamah dengan tokoh adat,
DOSEN IPB University dari Sekolah Vokasi, Dr Andi Early Febrinda mengatakan telah ada penelitian yang membongkar potensi bawang dayak sebagai pangan fungsional antidiabetes.
Kegiatan itu bertujuan untuk menyatukan antar golongan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta arus globalisasi dan budaya asing
Menurut Menpora, 77 tahun kemerdekaan Indonesia, maka harapan Indonesia ke depan terbentang luas, walaupun sekarang ini tantangannya tidak ringan.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap peringatan 77 tahun Indonesia merdeka dapat menjadi momentum membangkitkan kebinekaan Indonesia.
Saiful menilai, keberhasilan Jokowi merawat kebinekaan tak lepas dari sinergi yang dibangun dengan semua elemen bangsa.
Nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam konteks digital di Indonesia tak lepas dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved