Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, meminta Komisi II DPR dan Pemerintah bersinergi memperjuangkan agar daerah otonomi baru (DOB) Papua Barat Daya bisa mengikuti gelaran pilkada serentak 2024. Kini, daerah pemekaran dari Provinsi Papua Barat tersebut sedang berproses di parlemen.
"Cuma satu saja permintaan dari dapil kami, Papua Barat, khususnya kepada teman-teman Komisi II DPR dan Pemerintah. Harapan besar ini merupakan dorongan dari DPR untuk dibahas bersama Pemerintah, agar betul-betul memperjuangkan. Kalau bisa Papua Barat Daya bisa ikut Pilkada 2024," ujar Rico yang kini di BKO (bawah kendali operasi) ke Komisi II DPR, dalam rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Muhammad, di Jakarta, Rabu (31/8).
Rico mengatakan, kendala yang sempat muncul untuk pilkada Papua Barat Daya ialah terkait ketersediaan anggaran. Menurutnya, Kementerian Keuangan sudah mengonfirmasi bahwa dana untuk pilkada di Papua Barat Daya pada 2024 tersedia.
"Kepada pak menteri dan para penyelenggara pemilu agar simulasinya sama dengan apa yang di Papua. Kalau terkait anggaran, kami dengar dari Kemenkeu dana itu ada. Kemarin kan kekhawatirannya kendala dana, nah sekarang kami dengar dananya ada," imbuhnya.
Legislator Partai NasDem ini pun berharap dukungan dari seluruh elemen, termasuk Mendagri Tito Karnavian agar pilkada Papua Barat Daya 2024 bisa terwujud.
"Jadi mudah-mudahan pak menteri (Tito Karnavian), atau kalau di Papua disebut Kakak Besar, harapan itu juga ada di kakak untuk memperjuangkan itu di 2024. Jadi sinergi Pemerintah dan Komisi II benar-benar mewujudkan impian dari kami di Papua Barat, yang akan menjadi Papua Barat Daya," pungkasnya. (RO/O-2)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved