Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menyatakan akan menyerahkan data penduduk semester satu pada bulan Juli mendatang.
Penyerahan data penduduk semester satu ini guna menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca juga: Kejagung Endus Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag
Adapun jumlah pemilih saat Pemilu 2024 diperkirakan mencapai 206 juta orang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan, pihaknya sudah melakukan tiga kali koordinasi dengan KPU RI terkait persiapan daftar pemilih pada pemilu 2024.
Bahkan, Zudan mengklaim bahwa sinergi pemutakhiran data secara berkelanjutan ke depannya akan berjalan terus berkolaborasi dengan KPU.
"Bulan Juli nanti kami akan menyerahkan data penduduk semester satu sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT," ucap Zudan, Senin (27/6).
Tak hanya itu, Zudan berencana akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU pada Oktiber mendatang.
Rencananya, kata Zudan, proses penyerahan data penduduk potensial pemilih ini akan berlangsung hingga 2023.
"Pada bulan Oktober kami akan menyerahkan DP4,” terangnya singkat.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan data penduduk potensial pemilih (DP4) pada Pemilu 2024 mencapai 206,68 juta orang, pada (16/6/2022).
Sedangkan, untuk pilkada terdapat 210,5 juta orang pemiliih potensial. Nantinya, DP4 menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.
KPU RI mencatat data pemilih berkelanjutan per Maret 2022 sebanyak 190,57 juta pemilih. Adapun data pemilih berasal dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.224 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan dan 695.102 tempat pemungutan suara (TPS). (OL-6)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved