Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menyatakan akan menyerahkan data penduduk semester satu pada bulan Juli mendatang.
Penyerahan data penduduk semester satu ini guna menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca juga: Kejagung Endus Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag
Adapun jumlah pemilih saat Pemilu 2024 diperkirakan mencapai 206 juta orang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan, pihaknya sudah melakukan tiga kali koordinasi dengan KPU RI terkait persiapan daftar pemilih pada pemilu 2024.
Bahkan, Zudan mengklaim bahwa sinergi pemutakhiran data secara berkelanjutan ke depannya akan berjalan terus berkolaborasi dengan KPU.
"Bulan Juli nanti kami akan menyerahkan data penduduk semester satu sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT," ucap Zudan, Senin (27/6).
Tak hanya itu, Zudan berencana akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU pada Oktiber mendatang.
Rencananya, kata Zudan, proses penyerahan data penduduk potensial pemilih ini akan berlangsung hingga 2023.
"Pada bulan Oktober kami akan menyerahkan DP4,” terangnya singkat.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan data penduduk potensial pemilih (DP4) pada Pemilu 2024 mencapai 206,68 juta orang, pada (16/6/2022).
Sedangkan, untuk pilkada terdapat 210,5 juta orang pemiliih potensial. Nantinya, DP4 menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.
KPU RI mencatat data pemilih berkelanjutan per Maret 2022 sebanyak 190,57 juta pemilih. Adapun data pemilih berasal dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.224 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan dan 695.102 tempat pemungutan suara (TPS). (OL-6)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan program prioritas sepanjang tahun 2025.
Isu kependudukan tidak hanya menjadi isu negara berkembang, namun juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh negara maju.
Kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) 283,8 juta penduduk Indonesia adalah prioritas utama Pemerintah Indonesia.
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
BIOPOWER adalah konsep yang sangat populer di era modernitas. Konsep yang diperkenalkan filsuf Prancis Michel
Wihaji menyebut 20,9% orang Indonesia kehilangan sosok ayah atau fatherless
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved