Keturunan PKI Boleh Jadi Prajurit TNI, Pengamat: Panglima TNI Sudah Tepat

KEBIJAKAN penghapusan larangan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengikuti proses rekrutmen TNI tidak akan berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Demikian disampaikan pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (31/3).

"Tidak akan mengganggu keamanan nasional," ujar Ridlwan.

Ia meyakini terobosan yang diambil Panglima TNI Jendral Andika Perkasa itu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal.

Sebagai contoh, Ridlwan menjelaskan, dari sisi penghitungan teknis. Jika calon prajurit berusia 17 tahun, orang tuanya diperkirakan berumur 40 tahun. Artinya mereka lahir di tahun 1981.

"Di tahun itu sudah tidak ada lagi PKI," tutur Direktur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia itu.

Baca juga: Keturunan PKI tidak Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI, Panglima: Dasar Hukumnya Apa?

Dengan demikian, kebijakan Andika sudah tepat dari sisi UU maupun dari teknis penghitungan.

Yang lebih penting lagi, sambungnya, TNI juga pasti memiliki sistem seleksi yang menjaga supaya tidak ada paham komunisme menyusup masuk ke institusi.

"Kalau ada, pada saat wawancara mental ideologi pasti akan tersaring. Ada teknik khusus psikologi militer yang bisa menyaring itu," terang Ridlwan.

Ia juga mengapresiasi terobosan berani yang diambil panglima TNI.

Melalui kebijakan tersebut, seluruh anak muda Indonesia memiliki hak yang setara untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI, tanpa memandang suku, agama, dan asal usul orang tua.

"Kebijakan ini sebuah terobosan yang cerdas. Jenderal Andika memberikan harapan terhadap putra-putri bangsa yang ingin mengabdi sebagai anggota TNI, tanpa memandang status keturunan," tandasnya. (OL-4)