Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI I DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk mereaktivasi pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Kesepakatan tersebut menindaklanjuti Surat Presiden atau Surpres yang diterima DPR RI.
Persetujuan terhadap usulan pemerintah melakukan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).
"Setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI mendukung usulan Pemerintah terkait rencana pembukaan hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan," jelasnya.
"Pemberian pertimbangan ini akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat membacakan kesimpulan rapat.
Baca juga: Kemenlu Sebut Belum Ada Rencana Pemulangan WNI di Ukraina
Sebelumnya dalam rapat, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan dengan usulan reaktivasi hubungan dipomatik dengan Sudan Selatan.
"Memang sudah aktifnya Sudan Selatan di PBB maupun di Uni Afrika, saya kira tidak ada alasan kita menunda hubungan diplomatik kita dengan Sudan Selatan. Jadi pendapat Fraksi PDI-Perjuangan, kami setuju dengan reaktivasi ini," kata Junico.
Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dari Fraksi Golkar juga menyampaikan kesetujuannya terhadap usulan membuka hubungan diplomatik tersebut. Anggota Komisi I Yan P Mandenas mewakili Fraksi Gerindra menyatakan setuju dengan usulan itu.
Ia berharap, agar hubungan dan dukungan Indonesia terhadap Sudan Selatan terus bisa dilakukan. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai PAN, Fraksi Partai PKS, dan Fraksi Partai PKB juga menyampaikan persetujuannya.
Dalam pemaparannya, Menlu Retno menyampaikan keadaan Sudan Selatan saat ini sudah kondusif dan aman untuk melakukan hubungan diplomatik.
Sudan Selatan sekarang sangat maju perkembangannya, terutama terus meningkatnya perekonomian hingga mencapai 9,5% pada tahun 2019/2020.
"Sudan Selatan pun sekarang kaya akan sumber daya yang dihasilkan seperti penghasil cadangan minyak terbesar ke-3 di Afrika. Indonesia sedang mencoba melakukan kerja sama Sudan Selatan di sektor migas melalui kerja sama Pertamina proyek Oil For Insfrastructure di pertengahan tahun 2021," kata Menlu Retno.
Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan juga meningkatkan postur diplomasi Indonesia di kawasan Afrika, menguatkan misi perdamaian Indonesia, dan memberikan perlindungan terhadap WNI di Sudan.
"Dapat kami sampaikan pembukaan hubungan diplomatik ini tidak harus segera dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan kedutaan RI di Republik Sudan Selatan. Namun, pelaksanaan kegiatan bilateral dapat dirangkap dari perwakilan RI di negara terdekat," imbuhnya. (RO/OL-09)
Pemerintah terus lakukan negoisasi dengan Vietnam terkiat wilayah tumpang tindih ZEE dan landas kontingen
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Para duta besar disuguhkan kuliner seafood khas Labuan Bajo seperti Ikan Kerapu, Lobster, Cumi, Ikan Kua Asam. Olahan seafood itu berasal dari lapak-lapak UMKM kuliner Kampung Ujung.
KBRI di Beireut telah menetapkan wilayah Lebanon selatan sebagai daerah siaga 1. Sementara, kawasan Beureut dan sekitarnya siaga 2.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengecam blokade dan perusakan yang dilakukan pemukim Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan Gaza.
Kelompok ekstremis sayap kanan Israel, Senin (13/5), kembali memblokir truk bantuan di persimpangan Tarqumiya dan menghancurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Presiden RI Joko Widodo juga menerima tanda jasa kehormatan, Order of Zayed dari Presiden PEA.
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved