Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana bisa dibahas tahun depan.
Menurut Kepala Bagian Humas Kemenkum dan HAM Tubagus Erif Faturahman, hal itu dimungkinkan meski RUU tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.
"Peluang pembahasan RUU itu ada berdasarkan peraturan DPR tentang pembentukan undang-undang," kata Tubagus melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Sabtu (11/12).
Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset bisa disisipkan ke dalam Prolegnas melalui mekanisme evaluasi. Tubagus bahkan menyebut bahwa evaluasi itu tidak perlu menunggu pertengahan tahun.."Dalam peraturan itu dibahas mengenai kemungkinan adanya evaluasi atau perubahan prolegnas, termasuk prioritas. Peraturan itu juga memungkinkan adanya pembahasan RUU yang bukan prolegnas jika dipandang RUU itu urgent," jelasnya.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ia menargetkan RUU tersebut rampung tahun depan. (OL-8)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved